Hong Kong Memanas, China Siagakan Pasukan di Shenzhen

Beritabaru.co, Internasional. – Setelah selama tiga bulan melakukan aksi unjuk rasa di gedung-gedung pemerintahan. Para pedemo menduduki Bandara Internasional Hong Kong, hingga membuat akses jalan dan berbagai kegiatan terhenti.

Pemerintah Hong Kong akhirnya memutuskan untuk membatalkan semua aktivitas penerbangan yang berangkat maupun yang sedang menuju hong kong, pada Senin (12/8).

Pembatalan ini dilakukan setelah ribuan pengunjuk rasa memasuki aula kedatangan bandara guna menggelar aksi demonstrasi lanjutan.

“Selain penerbangan keberangkatan yang telah melalui proses check-in serta penerbangan yang sudah menuju Hongkong, semua penerbangan lainnya telah dibatalkan sepanjang hari ini,” ujar petugas bandara dalam sebuah pernyataan. 

Dilansir AFP, ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi memenuhi kawasan bandara sambil memegang papan bertuliskan “Hong Kong tidak aman” dan “Malu pada polisi.”

Aksi protes yang memanjang tersebut menarik China untuk turun tangan dengan mengirim tentara beserta kendaraan lapis baja ke Kota Shenzhen yang berdekatan dengan perbatasan Hong Kong. China disebut-sebut sengaja mengerahkan militer untuk meredam aksi demonstransi di Hong Kong yang sudah tak terkendali.

Dalam laporannya, media pemerintah China menunjukkan sejumlah besar kendaraan lapis baja ke kota Shenzhen. Beberapa tank bahkan telah terparkir di wilayah tersebut.

Melalui Kantor Dewan Negara untuk Urusan Hong Kong dan Makau, China terang-terangan mengecam segala kekerasan yang dilakukan pendemo. Juru Bicara, Yang Guang, bahkan menyebut segala tindak kekerasan pedemo sebagai bentuk “aksi terorisme”.

“Para demonstran radikal Hongkong telah berulang kali menggunakan alat yang sangat berbahaya untuk menyerang petugas kepolisian, ini sudah menjadi kejahatan serius dan juga menunjukkan tanda-tanda awal terorisme muncul,” tutur Yang seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (13/8).

Aksi ini juga mengulik komentar dari Gita Putri, seorang researcher  dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSKH) Indonesia. Ia mengungkapkan akibat dari aksi demonstransi yang berlangsung terus menerus serta adanya pengerahan militer ke Hong Kong akan berpotensi terjadi kembali insiden 1989 lalu ‘Tianmen Square’.

Tianmen merupakan sebuah rangkaian demonstransi yang dipimpin oleh mahasiswa. Diadakan di Lapangan Tiananmen di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok, pada 15 April dan 4 Juni 1989.

Menolak Ektradisi

Protes ini ditujukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi yang memang merupakan suatu yang belum lazim di Tiongkok yang otoriter. Lebih dari 3.000 orang meninggal sebagai akibat tindakan dari pasukan bersenjata.

Protes, yang sudah dimulai pada Maret dan telah meningkat sejak saat itu, menentang langkah pemerintah Hongkong untuk mengizinkan ekstradisi tersangka kriminal ke Tiongkok. Hal ini dianggap sebagai serangan ke sistem peradilan Hong Kong yang lebih transparan.

Tetapi protes muncul disaat pemerintahan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Trump telah semakin larut ke dalam pertempuran perebutan perdagangan yang menyeret ekonomi kedua negara tanpa ada tanda resolusi.

Pada akhir Juli, Trump memuji pendekatan Xi Jinping terhadap protes. Satu hari setelah gangster triad terorganisir yang menyerang para demonstran  hingga membuat 45 orang dirawat di rumah sakit.

“Tiongkok bisa menghentikan mereka jika mereka mau. Saya pikir Presiden Xi dari Tiongkok telah bertindak secara bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, seseorang yang tidak mau disebut namanya mengatakan bahwa tindakan Xi tersebut merupakan buah perbincangan dengan Amerika Serikat.

Kondisi WNI di Hong Kong

Di sisi lain, aksi demo besar-besaran di Hong Kong terhadap penolakan rancangan Undang-Undang Ekstradisi yang berlarut-larut hingga kini, turut berdampak terhadap para WNI. Ribuan calon penumpang dibatalkan penerbangannya. Sejumlah WNI turut terjebak dalam situasi ketidakpastian dalam akses, salah satunya tim renang Pelatda dan PPLM DKI Jakarta.

Pelaksana Konjen RI di Hongkong Mandala Purba mengatakan, KJRI telah mendatangi Bandara Internasional Hong Kong yang menjadi titik konsentrasi massa pada Senin (12/8/2019). Pantauan pada malam ini, bandara berangsur sepi. Sebagian besar demonstran telah pulang.

”KJRI telah menemui atau menyapa WNI yang tidak bisa berangkat melanjutkan perjalanan ke Indonesia ataupun yang keluar Hongkong. Tadi beberapa sudah kita temui dan sudah kita komunikasikan hal-hal yang mereka perlukan. KJRI akan tetap membantu mereka sampai bisa berangkat besok ke tujuannya masing-masing,” kata Mandala, Senin (12/8/2019).

Dia menjelaskan, KJRI berharap warga Indonesia tetap tenang dalam merespons peristiwa yang terjadi di Hong Kong. KJRI, kata dia, akan senantiasa memberikan informasi dan perlindungan terhadap WNI yang berada di Hong Kong.

KJRI juga menekankan kepada warga Indonesia di Hong Kong untuk tidak ikut dalam aksi unjuk rasa atau berada di dekat lokasi demonstrasi. [Nafisa]