ASEAN Kecam Keras Serangan Udara Militer di Myanmar yang Tewaskan 100 Orang di Sagaing

Berita Baru, Jakarta – ASEAN mengutuk keras serangan udara militer Myanmar di Desa Pa Zi Gyi, Kota Kanbalu, Sagaing, yang telah menewaskan setidaknya 100 orang.

Dalam keterangan resmi di situs web resminya pada Kamis (13/4/2023), ASEAN meminta agar segala bentuk kekerasan segera dihentikan, terutama terkait pengerahan kekuatan pasukan militer terhadap warga sipil.

ASEAN mendesak agar kekerasan dihentikan, karena hal tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk menciptakan “lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif untuk menemukan solusi damai berkelanjutan di Myanmar.”

“Kami menegaskan kembali komitmen ASEAN untuk terus membantu Myanmar dalam mencari solusi yang bisa diterapkan dan tahan lama untuk krisis yang sedang berlangsung dengan mempromosikan implementasi penuh Konsensus Lima Poin,” demikian pernyataan ASEAN.

Pernyataan ini dirilis sehari setelah junta militer Myanmar melancarkan serangan udara di Sagaing yang menewaskan 100 orang.

Pada Selasa (11/4), desa kecil di Sagaing itu diserang oleh junta Myanmar dan menewaskan setidaknya 100 orang.

Junta Myanmar mengaku “telah meluncurkan serangan udara terbatas” usai menerima informasi dari penduduk setempat tentang pembukaan kantor pasukan pertahanan lokal yang terkoneksi dengan oposisi pemerintah.

Saat serangan dilancarkan, banyak orang tengah berkumpul untuk menghadiri acara tersebut. Serangan itu pun mengundang kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kekuatan Barat, seperti yang dilaporkan oleh AFP.

Kekerasan masih terus berlangsung di Myanmar, meskipun berbagai lembaga internasional, termasuk ASEAN, telah mendesak junta militer untuk berhenti.

ASEAN bahkan telah menggelar pertemuan khusus pada tahun 2021 lalu untuk mendesak Myanmar. Dalam pertemuan itu, ASEAN menyepakati 5 poin konsensus untuk menanggulangi krisis di Myanmar, salah satunya adalah menghentikan kekerasan.

Namun hingga saat ini, Myanmar belum juga mematuhi kelima poin tersebut. ASEAN bahkan melarang Myanmar untuk menghadiri pertemuan-pertemuan. Upaya mediasi oleh negara-negara ASEAN pun sejauh ini gagal dalam mengatasi krisis.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan bahwa Jakarta saat ini sedang bekerja keras untuk menerapkan Konsensus Lima Poin tersebut.

Indonesia akan menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023 dan akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan para pemimpin dari 10 negara anggota pada bulan Mei dan September mendatang.

Ketuaan ini menjadi harapan negara-negara ASEAN untuk mendorong solusi damai di Myanmar dengan memanfaatkan pengaruh Indonesia sebagai kekuatan ekonomi regional dan pengalaman diplomatiknya.