AS Siap Kembali pada Kesepakatan Nuklir Iran

Berita Baru, Internasional – Ketegangan antara AS dan Iran terus meningkat sejak mantan presiden AS Donald Trump pada 2018 menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran 2015/Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dan menjatuhkan sanksi keras terhadap Republik Islam Syiah itu. 

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden pun berjanji untuk memulihkan hubungan dengan kembali ke perjanjian nuklir selama Iran kembali patuh.

Namun demikian, sampai saat ini tidak ada pejabat AS yang melakukan kontak dengan para pejabat Iran sejak pemerintahan Biden berkuasa bulan lalu.

“Jawabannya tidak,” kata Price, Selasa (02/02), ketika ditanya apakah ada pejabat Departemen Luar Negeri yang telah melakukan kontak dengan pejabat Iran sejak 20 Januari.

Price juga mencatat bahwa masih terlalu dini mempertimbangkan proposal Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir. Ia juga menambahkan bahwa “kami (AS) masih jauh dari itu.”

Dilaporkan Al-Jazeera, dalam wawancara Senin dengan NBC News, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden berencana untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran.

Blinken juga menyatakan beberapa bulan lagi Iran akan mengembangkan bom nuklir.

Sementara itu, pada hari Senin (01/02), Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mendesak utusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell untuk menengahi kemandekan kesepakatan nuklir 2015 akibat ketegangan antara AS dan Iran.

Zarif juga memperingatkan bahwa AS tidak memiliki waktu “tak terbatas” untuk kembali ke kesepakatan.

“Amerika Serikat perlu kembali ke kepatuhan dan Iran akan siap (segera) untuk menanggapi,” kata Zarif kepada CNN.

“Waktunya bukan masalahnya. Masalahnya adalah apakah Amerika Serikat, apakah pemerintahan baru, ingin mengikuti kebijakan lama pemerintahan Trump yang gagal atau tidak,” tambahnya.

Zarif juga menolak tuduhan yang menyebut Teheran tinggal bebeberapa bulan lagi untuk mengembangkan bom nuklir.

“Iran tidak mencari senjata nuklir. Jika kami ingin membuat senjata nuklir, kami dapat melakukannya beberapa waktu lalu, tetapi kami memutuskan bahwa senjata nuklir tidak akan meningkatkan keamanan kami dan bertentangan dengan pandangan ideologis kami,” kata Zarif.

Pada 2018, Amerika Serikat secara sepihak menarik diri dari kesepakatan itu dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Teheran menanggapi dengan secara bertahap meninggalkan komitmennya sendiri. 

Desember lalu, pemerintah Iran mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk mencapai penghapusan penuh sanksi melalui peningkatan kegiatan nuklir, khususnya dengan meningkatkan tingkat pengayaan uranium dan membatasi akses Badan Energi Atom Internasional ke fasilitasnya.

Pada Januari, Blinken mengatakan bahwa Amerika Serikat akan membalas kembali kepatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir, tetapi akan mengupayakan kesepakatan yang lebih luas yang juga mencakup program misilnya. 

Zarif menanggapi dengan mengesampingkan revisi apa pun pada kesepakatan awal dan bersikeras agar Washington menghapus sanksi terlebih dahulu.