Aliansi Rakyat Kalsel Kecam DPRD Kalsel agar Mundur dan Hentikan Tindakan Represif

Berita Baru, Banjarmasin – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalsel Melawan turun ke jalan di Banjarmasin untuk menyuarakan kekecewaan mereka terhadap DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap apa yang mereka anggap sebagai pengabaian terhadap kepentingan rakyat dan pembangkangan terhadap konstitusi oleh para penguasa.

Para demonstran bergerak menuju gedung DPRD di Jalan Lambung Mangkurat dengan tujuan jelas: menyampaikan aspirasi mereka yang menurut mereka sudah lama diabaikan. “Kami menyadari sepenuhnya, bahwa tindakan kami turun ke jalan semata-mata demi kepentingan rakyat dan guna menyadarkan para penguasa yang lalai, bahwa pembangkangan terhadap konstitusi adalah hal yang haram,” tegas salah satu juru bicara aliansi, dikutip dari lembar pernyataan sikap yang diterbitkan oleh Extinction Rebellion (XR) MERATUS Kalimantan Selatan melalui postingan instagramnya, @xr_meratus, pada Minggu (25/8/2024).

Aksi damai ini, yang diklaim sebagai hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum, diwarnai dengan sejumlah insiden yang mengecewakan para demonstran. Mereka menuduh anggota DPRD mengirimkan perwakilan yang tidak kompeten untuk menjawab tuntutan mereka. Selain itu, penggunaan aparat kepolisian untuk mengulur waktu dengan dalih negosiasi juga menuai kritik tajam. “Di depan mata kami sendiri, kami melihat betapa bobroknya lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi pelayan dan pelindung rakyat,” tambah juru bicara tersebut.

Aliansi Rakyat Kalsel Melawan menyatakan sejumlah poin penting pasca aksi “Peringatan Darurat” di Banjarmasin. Pertama, mereka menilai DPRD Provinsi Kalimantan Selatan telah gagal menjalankan peran sebagai penyambung lidah rakyat. Kedua, aparat kepolisian yang seharusnya memberikan rasa aman malah dianggap menjadi ancaman bagi masyarakat.

Sebagai tanggapan atas situasi tersebut, aliansi mengeluarkan pernyataan sikap yang tegas. “Kami mengecam segala tindakan represif dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak aparat kepada massa aksi,” kata juru bicara aliansi. Mereka juga menuntut Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan untuk mundur dari jabatannya jika tidak mau meminta maaf kepada massa aksi dan mengakomodir tuntutan mereka. Selain itu, mereka meminta Kapolda Kalsel untuk memberhentikan aparat yang terlibat dalam tindakan represif serta berhenti berperan sebagai penengah dalam aksi massa. “Kami tidak ingin bernegosiasi dengan aparat kepolisian di lapangan. Kami ingin suara kami didengar langsung oleh para penguasa,” pungkasnya.