Abdullah Syukri: Tahun 2022 adalah Tahun Pembuktian
Berita Baru, Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo gelar pertemuan dengan beberapa organisasi kepemudaan yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus, Pada Selasa (11/1/) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengajak agar generasi muda bisa menjaga dan memperkuat nilai keindonesiaan dari gempuran asing.
“Menunjukan kolaborasi yang erat antara MPR RI dengan organisasi kemahasiswaan dalam memperkuat imunitas bangsa agar memiliki kekebalan dalam menghalau nilai-nilai asing yang mengancam jati diri dan karakter keIndonesiaan,” kata Bamsoet dalam keterangannya.
Menanggapi ajakan Ketua MPR tersebut, Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri menyoroti banyak hal. Diantaranya mengenai krisis ekonomi pasca pandemi, agenda Presidensi G20, aturan dana abadi Pendidikan, dan isu demokrasi beberapa waktu belakangan.
Abe, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa dalam kondisi pasca pandemi, pemulihan ekonomi merupakan tantangan besar bagi Indonesia, namun harus tetap optimis membangun ekonomi bangsa.
“Tahun 2021 lalu, kita masih menghadapi tantangan yang begitu berat. Daya resiliensi kita diuji dengan lonjakan kasus yang naik signifikan hingga ancaman krisis yang kita hadapi. Namun, kita berhasil bangkit dan keluar dari jeratan krisis,” ujar pria kelahiran Cirebon ini.
“Keberhasilan Indonesia dan banyak negara lainnya dalam mengendalikan kasus COVID-19 telah menimbulkan sinyal positif bagi pemulihan ekonomi negara. Bahkan, ekonomi global diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 4,3 persen hingga 4,9 persen pada tahun 2022,” imbuh Abe.
Lebih dari itu, lulusan Jerman ini juga menyebutkan bahwa Indonesia harus optimis menyambut momentum Presidensi G20. “Penunjukkan Indonesia sebagai Presidensi G20 membuktikan persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis ekonomi di tengah pandemi,” ujarnya.
Menurutnya, kesempatan itu merupakan momentum bagi Indonesia untuk unjuk gigi memimpin pemulihan ekonomi dunia. Lebih dari itu, sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan negara maju dalam manajemen dan peningkatan ekonomi.
Ia juga menambahkan bahwa PB PMII akan bersatu, gotong royong, bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk melakukan mitigasi lonjakan COVID. Jika COVID-19 terkendali, tidak menutup kemungkinan ekonomi Indonesia akan mengalami tren positif.
“Maka dari itu, arahan Presiden Joko Widodo terkait kesehatan menjadi hal yang patut dipikirkan. Hal utama yang akan dilakukan adalah memastikan distribusi vaksin COVID-19 secara merata. PMII menjadi garda terdepan bersama Kapolri untuk memastikan distribusi vaksin agar tepat sasaran dan merata,” ujarnya.
“PMII akan senantiasa berkomitmen membantu pemerintah untuk memastikan vaksinasi dapat mencapai target yang diharapkan, terlebih hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Apabila COVID-19 ini terkendali, jelas ekonomi Indonesia akan mengalami tren positif dan kepercayaan dunia akan semakin meningkat,” tambah Abdullah Syukri.
Terkait dana abadi Pendidikan, Ketua Umum PB PMII ini memberikan apresiasi besar kepada Presiden Joko Widodo. “Kami PB PMII sangat mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah merevisi aturan dana abadi pendidikan yang saat ini mencakup soal penggunaan dana abadi pondok pesantren,” terangnya.
Dana abadi pesantren, lanjut Abe, sekarang dapat digunakan untuk beberapa program layanan seperti beasiswa gelar dan non-gelar, peningkatan kompetensi gelar dan non gelar hingga pendanaan riset.
“Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kami para santri. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk membuktikan bahwa PMII dan pesantren akan berkomitmen mencetak santri-santri yang inovatif,” ujarnya.
Dalam penutupan pidatonya di gedung MPR, Abdullah Syukri juga memberikan sorotan terhadap isu tiga periode yang sedang menjadi perbincangan publik dalam beberapa hari ini.
“Tahun 2022 menjadi momentum awal tahun politik dengan dimulainya banyak hal, seperti mengawal proses rekrutmen penyelenggara Pemilu. Kami mendorong DPR RI pada proses fit and proper test untuk memperhatikan aspek representasi kelompok dan keberimbangan,” kata Abe.
“Artinya, harus berimbang antara kelompok NU, Muhammadiyah, nasionalis dan kelompok perempuan sehingga tercipta prinsip adil dan setara dalam kelembagaan Pemilu,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya menolak dengan tegas isu amandemen UUD 1945 dan perpanjangan periode jabatan presiden. “Jangan sampai pandemi COVID-19 dapat menjadi presiden atas kebangkitan otoritarianisme,” sambung Abe.
Alumni Universitas Brawijaya tersebut juga menambahkan bahwa PB PMII akan terus perkuat komunikasi dengan diaspora kader PMII di berbagai bidang yang berkaitan dengan politik.
“PB PMII juga berkomitmen untuk memperkuat kelembagaan partai politik dengan membangun komunikasi aktif dengan diaspora kader PMII di berbagai bidang yang berkaitan dengan politik,” ujarnya.
Atas nama PB PMII, pihaknya juga mendorong ambang batas parlemen tetap 4% karena dinilai rasional dan menyehatkan kehidupan parpol serta demokrasi di Indonesia.
Tidak hanya itu, PB PMII dengan tegas menolak amandemen UUD 1945 dan perpanjangan periode jabatan presiden karena dapat merusak marwah demokrasi.
Selanjutnya, Abdullah Syukri mengungkapkan bahwa tahun 2022 adalah tahun pembuktian bagi seluruh masyarakat. Pembuktian bahwa Indonesia memiliki daya resiliensi yang tinggi untuk menghadapi COVID-19.
“Tahun 2022 adalah tahun pembuktian. Mari kita gotong royong bersama-sama untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu untuk maju dan mendunia” tutup Abdullah Syukri.