Mahfud MD Sebut Tingkat Partisipasi Pilkada 2020 Naik Jadi 75,83 Persen

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut tingkat partisipasi masyarakat mengikuti tahapan Pilkada serentak 2020 naik dari 55 persen menjadi 75,83 persen. 

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam konferensi pers Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan di Yogyakarta sekaligus disiarkan secara virtual lewat kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, Senin, 14 Desember 2020. 

“Alhamdulillah, dulu partisipasi kita Pilkada serentak 2015 itu adalah 69 persen, 69,02 persen, dikatakan kalau ada Pilkada ini akan turun menjadi 50 paling banyak menjadi 55 persen, sekarang naik menjadi 75,83 persen,” kata Mahfud, Senin (14/12).

Menurut Mahfud, angkat tersebut jauh lebih tinggi dari pemilu yang tertinggi di Amerika Serikat yang hanya 69 persen. 

Mahfud menyebut tahapan Pilkada serentak 2020 masih akan terus berlangsung. Ia dan pihaknya bersepakat agar KPU, Bawaslu, Forkompinda terus bekerja agar tetap tertib sampai perhitungan selesai. 

“Kalau perlu nanti kalau ada yang mau ke Mahkamah Konstitusi dipersilakan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Mahfud.

Tak hanya itu, Mahfud juga berterimakasih kepada seluruh lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil yang secara objektif mengkritisi tahapan Pilkada serentak 2020 serta kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan organisasi masyarakat lainnya. 

Lebih lanjut, Mahfud bersyukur karena para penyelenggara Pilkada serentak 2020 dapat mengatasi kekhawatiran dan kecemasan masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19. Ia mengungkapkan, pada waktu itu banyak masukan yang ditujukan kepada pemerintah agar Pilkada serentak 2020 ditunda.  

“Sampai kapan tidak tahu, pokoknya ditunda pada waktu itu, karena kalau Pilkada diadakan pertama akan menjadi klaster Covid-19,” ungkap Mahfud. 

Mahfud menyebut, bahkan ada yang menghitung jika Pilkada tetap diadakan akan ada penularan sebanyak 3.200.000 orang yang akan terinfeksi Covid-19. Sehingga dia minta, kata Mahfud, pemerintah harus memilih menyelamatkan rakyat atau tetap menyelenggarakan Pilkada.  

“Tapi karena itu kita berpikir terus kalau tidak ada Pilkada, kapan menunggu sampai kapan itu tidak ada, kapan selesainya korona? Oleh sebab itu kita laksanakan dengan bismillah. Semua saran kita tampung, kita adakan protokol kesehatan dan alhamdulillah belum ada kasus bahwa kerumunan Pilkada itu menjadi klaster baru,” ucap Mahfud.

Meski demikian, Mahfud berterima kasih atas peringatan dari berbagai pihak tersebut. Karena, kata Mahfud, mereka sangat cinta kepada bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga mereka mengingatkan kepada pemerintah agar tetap waspada terhadap pandemi Covid-19.