APBD 2020: 17 Pemda Belanja Pegawainya lebih dari 50%

Berita Baru, Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan instrumen anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam menjalankan pembangunan di wilayahnya. APBD berfungsi sebagai fungsi alokasi, maksudnya alokasi untuk membayar pengeluaran pemerintah daerah di segala bidang sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, yang dimaksud belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Berdasarkan analisa APBD Tahun Anggaran 2020, rata-rata belanja pegawai pada pemerintah Kota lebih tinggi dari pada pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Pada pemerintah provinsi sebesar 26,8% dan pemerintah kabupaten sebesar 37,1% dari total belanja daerah. Sedangkan rata-rata belanja pegawai pada pemerintah kota sebesar 42,1% dari belanja daerah.

Berdasarkan perhitungan rasio dari 542 pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada APBD 2020, masih ada pemda yang mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 50% dari total APBD. Hal ini tentunya, sangat membebani APBD dalam pembangunan daerah. Rasio belanja pegawai yang dianalisa merupakan belanja pegawai yang ada pada kelompok belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL).

Berikut pemda yang rasio belanja pegawainya lebih dari 50% terhadap belanja daerahnya.