Ratna Juwita Tolak Rencana Tes Massal COVID-19 untuk DPR dan Anggota Keluarga

Berita Baru, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali menuai kritik. Hal itu terjadi di berbagai platform media sosial pada hari Senin (23/3). Pasalnya, lembaga legislatif tersebut disinyalir akan melakukan pemeriksaan COVID-19 bagi seluruh anggota dan juga keluarganya. Rencana tersebut akan dilakukan pekan depan di Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan Ulujami Jakarta Selatan.

Hal itu semakin mengemuka setelah berbagai media online melansir berita tersebut secara hampir bersamaan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ratna Juwita Sari menyampaikan sikap tegasnya.

Menurut anggota Fraksi PKB asal Tuban tersebut, dirinya menolak rencana pemeriksaan COVID-19 untuk anggota DPR RI dan keluarganya tersebut.

“Dengan ini, secara pribadi kami menolak”. Ucapnya tegas, ketika mengkonfirmasi pertanyaan Beritabaru.co, pada Senin (23/3) malam.

Menurutnya, sikap penolakan tersebut ia ambil karena sejalan dengan instruksi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Muhaimin Iskandar.

Selanjutnya ia akan minta kepada pimpinan DPR melalui Fraksi PKB untuk memberikan prioritas kepada seluruh tenaga kesehatan, maupun kelompok masyarakat lain yang jauh lebih membutuhkan.

“Sudah seharusnya kita mendahulukan petugas medis dan paramedis yang sedang berjibaku menangani pasien di rumah sakit. Juga kepada masyarakat yang terpantau sebagai ODP, PDP dan keluarga dekat mereka terlebih dahulu. Mereka lebih membutuhkan”. Terangnya

Ratna juga mengabarkan kalau kondisinya dan keluarga dalam keadaan baik. Selama 8 hari ini ia juga mengaku telah mengikuti arahan pemerintah untuk bekerja di rumah saja.

“Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menghadapi ini secara bersama sama dan wabah ini segera berakhir”. Pungkasnya.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar juga telah menyatakan kalau rencana tes untuk DPR dan keluarga tersebut seharusnya dilakukan masing-masing saja.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk meresepon berbagai komentar dan tuntutan masyarakat yang disampaikan melalui jejaring media sosial twitter.

“Setuju diprioritaskan para dokter, nakes, ODP, yang DPR baru inisiatif spontan saja, DPR biarkan inisiatif masing-masing”. Tulis Cak Imin dengan akun twitter pribadinya @cakimiNOW.