Menteri Keuangan Berjanji Tak Sembarangan Menarik Utang
Berita Baru, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan jaminan di hadapan DPR RI bahwa pemerintah tidak akan sembarangan dalam menarik utang. Hal ini diutarakan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dari beberapa fraksi dalam sidang paripurna terkait RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022.
“Pemerintah sepakat dengan Fraksi Demokrat, akan senantiasa memastikan pengelolaan pembiayaan pemerintah dilakukan secara hati-hati, prudent, fleksibel, dan terukur,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna ke-4 DPR RI, Selasa (29/8/2023).
Ia juga setuju dengan pandangan Fraksi PDIP, PKS, dan PPP yang menekankan pentingnya terus menurunkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani menyebut bahwa saran tersebut sudah sejalan dengan langkah pemerintah.
“Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Mencapai puncak pada 2021 sebesar 40,74 persen pada saat APBN harus hadir menyelamatkan negara dan masyarakat. Rasio utang terhadap PDB bisa turun pada 2022 ke 39,7 persen, bahkan pada Juli 2023 menurun kembali ke 37,78 persen,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengamini pandangan dari Fraksi Gerindra dan Demokrat yang menyarankan agar pemerintah mengurangi beban utang di tahun-tahun mendatang. Ia menyatakan bahwa pemerintah secara bertahap menuju tujuan tersebut.
Selain itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) untuk mengendalikan pembiayaan utang. Langkah ini diambil sebagai langkah pengamanan untuk menghadapi ketidakpastian global.
Namun, kritik juga datang dari beberapa anggota DPR. Farah Puteri Nahlia dari Fraksi PAN menyoroti kurang efisiennya pengelolaan APBN dengan realisasi Silpa 2022 yang sebesar Rp130,56 triliun. Ia menyebut besarnya Silpa ini mencerminkan kurang matangnya perencanaan anggaran pemerintah.
Sementara itu, Netty Prasetiyani dari Fraksi PKS menegaskan bahwa kenaikan utang setiap tahun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan berkualitas. Netty juga menyindir pengelolaan utang yang dinilai masih dalam skema gali lubang tutup lubang.