Tonggak Utama, AS dan Mikronesia Sepakat Perkuat Hubungan Politik dan Ekonomi

Berita Baru, Phonpei – Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan dengan Mikronesia untuk memperpanjang hubungan politik dan keamanan yang telah berlangsung puluhan tahun, seiring dengan upaya China untuk membangun pengaruh di wilayah tersebut, Rabu (24/5).

Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa tiga dokumen yang berkaitan dengan Micronesia’s Compacts of Free Association (COFA) dengan AS telah ditandatangani di Pohnpei.

Kesepakatan itu menandakan perpanjangan pengaturan 20 tahun yang memberikan jaminan pertahanan dan keamanan negara kepulauan itu dan Washington hak untuk menempatkan fasilitas militer di seberang Pasifik tengah.

Penandatanganan itu menandai “keberhasilan negosiasi dengan FSM mengenai perpanjangan bantuan ekonomi terkait kesepakatan” dan merupakan “tonggak utama” dalam hubungan tersebut, kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters.

Penandatanganan perjanjian tersebut akan menjadi pukulan bagi China, yang telah melakukan upaya bersama untuk meningkatkan pengaruhnya di Mikronesia, yang memicu kegelisahan di antara beberapa politisi lokal.

Presiden saat itu David Panuelo pada bulan Maret menuduh China terlibat dalam penyuapan, pelecehan, dan spionase saat mencoba meningkatkan pengaruhnya.

Beijing, katanya kepada parlemen, telah “menunjukkan kemampuan yang tajam untuk merusak kedaulatan kita, menolak nilai-nilai kita, dan menggunakan pejabat terpilih dan senior kita untuk tujuan mereka sendiri”.

Di antara tuduhan dramatis itu, Panuelo mengklaim rekan kabinetnya mengirimkan rekaman pertemuan bilateral langsung ke China, dan para pejabat disuap.

“Kami disuap untuk terlibat dan disuap untuk diam. Itu kata yang berat, tapi itu deskripsi yang akurat, ”katanya.

Pembicaraan AS tentang kesepakatan telah berlangsung selama bertahun-tahun, bersamaan dengan kesepakatan serupa dengan negara tetangga Palau dan Kepulauan Marshall.

Perjanjian pembaruan dengan Palau diumumkan pada hari Senin (21/5), tetapi pembicaraan dengan Kepulauan Marshall menjadi lebih sulit karena warisan pengujian senjata nuklir di kepulauan Pasifik lebih dari 70 tahun yang lalu.

AS meledakkan 67 bom nuklir di Kepulauan Marshall antara tahun 1946 dan 1958, dan dampak kesehatan dan lingkungannya masih terasa sampai sekarang.

Negosiator Kepulauan Marshall pertama-tama ingin Amerika Serikat membayar lebih banyak dari kompensasi yang diberikan oleh Pengadilan Klaim Nuklir internasional, dengan total lebih dari $3 miliar, di mana sekitar $270 juta telah dibayarkan sejauh ini.

Taylor Ruggles, direktur Urusan Pulau Pasifik Departemen Luar Negeri AS, mengatakan pada hari Rabu bahwa pembicaraan dengan Kepulauan Marshall “maju”.

“Jelas pembaruan perjanjian itu penting bagi administrasi,” kata Ruggles, menambahkan bahwa perjanjian itu masih harus “didanai dan disetujui” oleh Kongres AS.

Dia menggambarkan Mikronesia, Palau, dan Kepulauan Marshall sebagai “beberapa mitra terdekat kami di Pasifik”. Perjanjian Kepulauan Marshall berakhir pada akhir 2023.