Jokpro Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024, tapi Dorong Jokowi 3 Periode
Berita Baru, Jakarta – Kelompok relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 tegas menolak penundaan Pemilu 2024. Namun justru ingin ada amandemen UUD 1945 agar Jokowi bisa menjabat presiden tiga periode lewat pemilu berpasangan dengan Prabowo Subianto.
“Pada prinsipnya Jokpro 2024 menolak dengan tegas penundaan pemilu 2024 karena penundaan pemilu 2024 sama dengan merampas hak politik rakyat,” tutur Sekjen Jokpro 2024, Timothy Ivan Triyono, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (9/3).
“Kami akan terus mendorong Pak Jokowi [untuk] 3 periode berpasangan dengan Prabowo Subianto melalui pemilu 2024 dengan didahului amandemen konstitusi mengenai masa jabatan presiden yang semula 2 periode menjadi 3 periode,” sambungnya.
Dia menegaskan bahwa tak ada lembaga negara yang bisa menunda pelaksanaan pemilu. Selain itu, masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasi lewat pemilu lima tahunan pun tak bisa diubah.
Oleh sebab itu, Timothy mendorong amandemen UUD 1945 terkait masa jabatan presiden agar Jokowi dapat menjabat tiga periode berlandaskan mandat langsung dari masyarakat lewat pemilu.
“Yang bisa memberikan mandat itu ya rakyat. Untuk memperbarui mandat itu, maka harus dilakukan pemilu. Itu haru rakyat yang memilih dalam pemilu,” kata dia.
Timothy mengungkapkan dalam waktu dekat Jokpro 2024 akan menggelar deklarasi nasional. Deklarasi nanti berupa pemberian dukungan terhadap pasangan Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024.
Sehari setelah melakukan deklarasi nasional yang direncanakan berlangsung akhir Maret ini, Jokpro akan mengajukan gagasan itu kepada pimpinan MPR di Senayan.
“Kami berharap dengan adanya aspirasi yang dibawa, MPR bisa segera melaksanakan amandemen konstitusi mengenai periodisasi jabatan presiden yang semula 2 periode menjadi 3 periode,” ujar Timothy.
Sebelumnya, pada 5 Maret 2022, Sekjen Jokpro 2024 itu juga mengklaim ada 40 persen masyarakat Indonesia yang mendukung gagasan Jokowi tiga periode. Dia optimistis Jokowi bisa maju tiga periode.
“Berdasarkan survei, 40 persen masyarakat Indonesia setuju Jokowi tiga periode. Kita ibaratkan pemilih di Indonesia ada 200 juta, 40 persen dari 200 juta itu 90 juta, itu dari suara masyarakat, belum lagi dari suara elite. Jadi semakin kelihatan hilalnya bahwa Jokowi tiga periode akan terwujud,” kata Ivan.
Ivan mengatakan pihaknya akan terus menyampaikan aspirasi kepada MPR bahwa masyarakat saat ini membutuhkan kerja nyata Jokowi.
“Jadi Jokpro tetap optimistis dengan kerja-kerja kerakyatannya, kerja-kerja kesukarelaannya, sehingga pada akhirnya kami dapat menyampaikan aspirasi ini kepada MPR karena yang punya wewenang MPR, bukan Jokpro,” katanya.