Berita

 Network

 Partner

34 Negara Miskin di Dunia akan Terlilit Utang untuk Agenda Iklim dan Pengurangan Emisi
(Foto: The Guardian)

34 Negara Miskin di Dunia akan Terlilit Utang untuk Agenda Iklim dan Pengurangan Emisi

Berita Baru, Internasional – Badan amal dan anti kemiskinan mengatakan bahwa negara-negara dunia ke-tiga yang relatif miskin akan menghabiskan lima kali lipat anggarannya untuk membayar utang daripada mengatasi dampak perubahan iklim dan emisi karbon.

Angka-angka dari Jubilee Debt Campaign menunjukkan bahwa 34 negara termiskin di dunia menghabiskan $29,4bn (£21,4bn) dalam setahun untuk pembayaran utang ketimbang $5,4bn (£3,9bn) untuk mengurangi dampak darurat iklim.

Seperti dilansir dari The Guardian, antara 2016 dan 2020 Uganda akan menghabiskan $ 537 juta dana, termasuk dana dari lembaga internasional dan donor, untuk berpartisipasi dalam misi iklim.

Namun, anggaran tahunan 107,4 juta dolar harus dialokasikan untuk pembayaran utang luar negeri yang totalnya akan mencapai 739 juta dolar pada 2021, meningkat menjadi 1,35 miliar dolar pada 2025.

Uganda bukan satu-satunya negara berpenghasilan rendah yang perlu mencari uang ekstra untuk membayar bunga utang selama empat tahun ke depan, kata badan amal itu. Pada tahun 2025, Jubilee Debt Campaign memperkirakan 34 negara yang dicakup dalam penelitian ini akan menghabiskan tujuh kali lebih banyak untuk pembayaran utang daripada membatasi dampak perubahan iklim.

Berita Terkait :  IMF Akan Memangkas Utang 25 Negara Miskin untuk Memerangi Corona

Heidi Chow, direktur eksekutif Kampanye Utang Jubilee, mengatakan negara-negara berpenghasilan rendah akan semakin terlilit utang untuk mengatasi perubahan iklim pada pertemuan Cop26 di Glasgow akhir pekan ini.

“Negara-negara berpenghasilan rendah menyerahkan miliaran dolar dalam pembayaran utang ke negara-negara kaya, bank dan lembaga keuangan internasional pada saat sumber daya sangat dibutuhkan untuk memerangi krisis iklim,” katanya.

“Di Glasgow, negara-negara kaya pencemar harus berhenti melalaikan tanggung jawab mereka dan menyediakan pendanaan iklim melalui hibah, serta membatalkan utang.”

Selama 20 tahun terakhir badan-badan internasional termasuk Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) telah mendorong negara-negara berkembang untuk mendanai proyek-proyek pembangunan menggunakan pinjaman bank dan obligasi.

Peminjam mengharapkan suku bunga turun seiring waktu karena mereka dipercaya untuk melakukan pembayaran rutin. Tetapi negara-negara berpenghasilan rendah masih secara teratur membayar lebih dari 10% bunga pinjaman dibandingkan dengan rata-rata 1,5 hingga 2,5% yang dibayarkan oleh negara-negara kaya.

Berita Terkait :  Razer Luncurkan Kacamata Cerdas

Selama pandemi, IMF telah memberikan asuransi untuk menurunkan proporsi bunga utang yang dibayarkan oleh negara-negara berpenghasilan rendah, meskipun skema tersebut tidak mencakup dana yang terutang ke China.

Badan amal itu mengatakan telah memeriksa pembayaran utang 34 negara dan komitmen anggaran yang dipasok ke Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk misi Perubahan Iklim jika mereka menerima dana internasional.

Laporan itu mengatakan angka-angka tersebut kemungkinan akan melebih-lebihkan pengeluaran untuk adaptasi perubahan iklim, dengan mengatakan: “hanya karena suatu negara telah mengatakan bahwa mereka berencana untuk membelanjakan uang untuk adaptasi perubahan iklim, tidak berarti itu”.

Ausi Kibowa, dari Institut Informasi dan Negosiasi Perdagangan Afrika Selatan dan Timur (SEATINI), yang berbasis di Uganda, mengatakan: “Karena tekanan keuangan yang sangat besar di Uganda akibat krisis utang, pemerintah Uganda tidak dapat membelanjakan apa yang dibutuhkan untuk melindungi manusia dari kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim.”

“Selanjutnya mengintensifkan ekstraksi bahan bakar fosil untuk membayar utang. Untuk mengatasi ketidakadilan iklim, pengurangan utang harus menjadi bagian dari pembicaraan iklim PBB yang akan datang.”

Berita Terkait :  Prayer for Piece di Roma Diiringi Simfoni Canon in D Major

Negara-negara kaya diharapkan menyediakan dana senilai $100 miliar per tahun kepada negara-negara berkembang untuk membantu menangani dan membatasi perubahan iklim. Komitmen itu dibuat pada pembicaraan iklim PBB di Kopenhagen pada tahun 2009.

Awal pekan ini, Alok Sharma, menteri kabinet Inggris yang akan memimpin Cop26, mengatakan target itu akan tercapai pada 2023.

Namun, Kampanye Hutang Jubilee mengatakan bahwa dari pendanaan iklim yang diberikan sejauh ini, lebih dari dua pertiganya adalah pinjaman, “semakin meningkatkan krisis hutang di negara-negara berpenghasilan rendah”.

Mantan presiden Maladewa, Mohamed Nasheed, yang mewakili Forum Rentan Iklim dari 48 negara dengan populasi satu miliar orang, mengatakan banyak negara menjadi kewalahan oleh utang luar negeri mereka.

“Kami sangat terancam bahwa kami mungkin tidak memiliki pulau atau negara lebih lama lagi, jadi hampir tidak mungkin bagi kami untuk membayar utang. Apakah tidak masuk akal bagi negara-negara yang rentan terhadap iklim untuk meminta pemegang utang untuk merestrukturisasi utang mereka?”