UU Omnibus Law, Amien Rais Sebut Pemerintah Buta terhadap Kebenaran

Berita Baru, Jakarta — Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais, menyampaikan agar Presiden Joko Widodo bersedia membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia berharap Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat supaya penadbirannya tidak dilabeli pemerintahan yang tuli, bisu, dan buta.

“Saya berharap rezim Jokowi jangan sampai seperti yang disindir Al-Quran, yaitu sebagai seburuk-buruknya makhluk yang melata di atas muka bumi ini: ‘Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran’,” terang Amien Rais, dikutip dari channel YouTube-nya, Jumat (9/10).

Amien menuntut Jokowi segera membatalkan UU Cipta Kerja karena dia sendiri, mengingat hal itu merupakan usulan Jokowi ketika pelantikan Presiden 2019.

“Pemrakarsa omnibus law Indonesia itu adalah Pak Jokowi sendiri. Sementara DPR RI sebagai tukang stempel kemauan eksekutif adalah penanggung jawab yang kedua,” kata mantan politikus Partai Amanat Nasional itu.

Dia juga menjelaskan beberapa negara yang menerapkan Omnibus Law, masyarakat di sana menjulukinya sebagai undang-undang dengan kejahatan yang besar. Meskipun, kata Amien, negara-negara itu menganut paham demokrasi tapi oleh banyak pengamat dan sebagian politikus, Omnibus Law dipandang sebagai praktik otoritarianisme.

Amien menilai cengkraman ekonomi asing di Indonesia semakin menguat saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Apabila tetap dilanjutkan, Amin meramalkan masa depan Indonesia akan menjadi bangsa kacung.

Undang-undang Omnbibus Lawa, lanjut Amien bisa melahirkan investor-investor seperti Freeport McMoran, yang dianggap akan memeras Indonesia pada segala bidang.

“Sudah lama bercokol di Papua dan bisa berbuat apa saja, seperti negara dalam negara. Dari rezim Soeharto sampe rezim Jokowi, penghancuran lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran HAM, tidak pernah disentuh pemerintah Jakarta,” tutur Amien.

Selain itu, Amien melihat UU Cipta Kerja merupakan bukti paling akhir betapa negara bisa melakukan kezaliman multidimensional secara sekaligus. Selain juga merugikan kaum pekerja, UU ini dalam pandangan Amin berpotensi merusak lingkungan.

“Mereka saja, orang asing, mengingatkan jangan sampai biodiversitas hutan-hutan lenyap gara-gara amdal akan diterapkan secara selektif,” pungkasnya.