Berita

 Network

 Partner

Utang RI Membengkak, Waketum MUI: Tak Boleh Dianggap Enteng

Utang RI Membengkak, Waketum MUI: Tak Boleh Dianggap Enteng

Berita Baru, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir dengan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang menurun. BPK sendiri telah melakukan audit laporan keuangan pemerintah pusat selama 2020. 

Kekhawatiran BPK ini menyita banyak pihak tak terkecuali Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI) yang juga Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Anwar meminta agar pemerintah tidak boleh menganggap enteng permasalah utang ini.

“Adanya kekhawatiran BPK terhadap membengkaknya utang pemerintah saat ini tentu didasarkan kepada data dan perhitungan serta alasan-alasan yang bisa dipertanggung jawabkan,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6/2021).

Oleh karena itu, Anwar menilai masalah ini tidak boleh kita anggap enteng, tetapi harus menjadi concern atau perhatian semua. “Karena kalau Indonesia nanti ternyata memang tidak mampu membayar utang-utangnya, maka hal demikian tentu jelas akan menimbulkan dampak dan masalah besar bagi bangsa dan negeri,” ujarnya.

Berita Terkait :  Sosialisasi 4 Pilar, Kadafi Ajak Generasi Muda Kuatkan Toleransi

Adapun dampak dan masalah besar menurut Anwar, yakni pertama, negara Indonesia tidak lagi dipercaya oleh negara-negara lain di dunia terutama oleh negara-negara maju. Kedua, para investor tentu tidak lagi ada yang mau datang untuk berinvestasi di negara Indonesia, karena negara ini sudah tidak lagi baik dan aman untuk berinvestasi. 

“Dan kalau itu yang terjadi maka tentu dampak turunannya terhadap pengangguran dan pendapatan serta kemiskinan tentu tidak dapat dihindari,” ucap Anwar.

Ketiga, lanjut Anwar, dalam pergaulan internasional, Indonesia tentu akan sangat malu sekali dengan negara-negara lain, sehingga kata-kata dan sikap Indonesia terhadap suatu masalah tidak lagi didengar oleh negara-negara lain.

Keempat, tambah dia, yang lebih parah lagi keadaan ini bisa membuat kedaulatan ekonomi dan politik negara Indonesia akan menjadi terusik dan tersandera serta bermasalah, sehingga Indonesia kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya untuk mengatur bangsa dan negara sendiri.

Berita Terkait :  FITRA Riau Sebut Kerugian Negara Capai Rp46,6 Miliar pada Audit LKPD Pemda se-Riau

Untuk itu, supaya hal demikian tidak terjadi, Anwar menyarankan sebaiknya para ahli dalam bidang ekonomi dan politik, serta pihak-pihak lainnya di Indonesia diajak untuk duduk bersama oleh pemerintah untuk membicarakan masalah utang ini dengan kepala dingin. 

“Agar kita sebagai bangsa dapat mencari serta menemukan solusi yang baik dan tepat, agar negeri yang sama-sama kita cintai ini tetap dapat survive dan tumbuh serta berkembang dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan,” pungkas Anwar.