ULN Indonesia Turun Menjadi Rp6.119 Triliun

Berita Baru, Jakarta –  Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2022 tercatat sebesar USD397,4 miliar atau sekitar Rp6.119 triliun (kurs Rp15.400 per USD). Jumlah ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD400,2 miliar.

“Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN Agustus 2022 mengalami kontraksi sebesar 6,5 persen(yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,1 persen (yoy),” ungkap Direktur Departemen Komunikasi BI Junanto Herdiawan dalam keterangan resminya, Senin (17/10/2022).

Adapun ULN Pemerintah pada Agustus 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada Agustus 2022 sebesar USD184,9 miliar, lebih rendah dari posisi bulan sebelumnya sebesar USD185,6 miliar. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 10,9 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada Juli 2022 yang sebesar 9,9 persen (yoy).

Dijelaskan Junanto, penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat adanya penurunan pinjaman seiring dengan pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.

Sementara itu, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mengalami kenaikan posisi seiring dengan peningkatan inflow pada SBN domestik yang mencerminkan kepercayaan investor asing yang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Penarikan ULN yang dilakukan di Agustus 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah); sektor jasa pendidikan (16,6 persen); sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen); sektor konstruksi (14,2 persen); dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7 persen).

“Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah,” tegas Junanto.

Sementara itu ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada Agustus 2022 tercatat sebesar USD204,1 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar USD206,1 miliar.

Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,0 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 1,2 persen (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 3,6 persen (yoy) dan 1,6 persen (yoy) antara lain karena pembayaran neto utang dagang dan kewajiban lainnya.