Tidak Ada Kepastian, Sekjend PBB Sebut Tak Bisa Ambil Tindakan Terkait Sanksi Iran

Berita Baru, Internasional – Pada hari Minggu (20/9), Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan apapun terkait sanksi PBB kepada Iran. Karena menurutnya situasinya ‘tidak pasti’.

Hal itu disebutkan dalam laporan Reuters, dengan bersumber pada surat yang Guterres berikan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Sabtu (19/9).

“Tampaknya ada ketidakpastian apakah proses tersebut … benar-benar dimulai dan bersamaan apakah penghentian (sanksi) … terus berlaku atau tidak,” tulis Guterres dalam sebuah surat kepada DK PBB yang sempat dilihat Reuters.

Pernyataan itu muncul ketika juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengecam AS atas pengumuman terkait sanksi anti-Iran. Ia juga mendesak Gedung Putih untuk berdamai dengan komunitas internasional dan kembali mematuhi komitmen hukumnya.

“Pesan Teheran ke Washington jelas – kembali ke komunitas internasional, bertindak sesuai dengan kewajiban Anda dan hentikan pemberontakan. Dalam hal ini, komunitas internasional akan menerima Anda [Washington],” kata Khatibzadeh dalam pernyataannya pada Minggu pagi, dikutip dari Sputnik.

Khatibzadeh juga menggambarkan tindakan tersebut membuat AS tampak sebagai ‘ancaman terbesar bagi perdamaian dan keamanan internasional.’

Di samping itu, ia juga menegaskan bahwa klaim tentang pemulihan sanksi adalah salah, karena tidak ada perkembangan seperti itu yang terjadi di Dewan Keamanan PBB.

Pada gilirannya, Kementerian Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga ikut menggaungkan pernyataan Khatibzadeh tersebut.

Ia menuduh AS terus menyesatkan masyarakat internasional dengan ‘berspekulasi bahwa DK PBB melakukan semacam prosedur untuk memulihkan efek resolusi DK PBB terhadap sanksi Iran, yang dibatalkan setelah penandatanganan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015’.

“Faktanya adalah bahwa DK PBB tidak mengambil tindakan apa pun yang akan mengarah pada pemulihan sanksi lama terhadap Iran. Semua yang dilakukan Washington tidak lebih dari pertunjukan teatrikal yang dipentaskan untuk menundukkan DK PBB pada kebijakan ‘tekanan maksimum’ terhadap Iran dan mengubah badan otoritatif ini menjadi alat praktisnya,” jelas Lavrov.

Lavrov juga menyerukan Washington agar ‘berhenti berbicara atas nama Dewan Keamanan PBB.’

Tanggapan Khatibzadeh dan Lavrov di atas didahului oleh pernyataan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pada hari Sabtu (19/9), ia menyerukan bahwa semua sanksi PBB terhadap Iran ‘kembali berlaku’ di bawah mekanisme ‘snapback’ dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang ditampilkan dalam JCPOA.

Pompeo berjanji bahwa negara-negara anggota PBB akan menghadapi ‘konsekuensi’ jika mereka menolak untuk menerapkan sanksi tersebut.

“Jika Negara Anggota PBB gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menerapkan sanksi ini, Amerika Serikat siap menggunakan otoritas domestik kami untuk memberlakukan konsekuensi atas kegagalan tersebut,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (19/9) dilansir dari Reuters.

Sebelumnya juga, pada hari Rabu (16/9), utusan AS untuk Iran Elliott Abrams juga mengatakan bahwa Washington akan memberlakukan ‘kekuatan penuh’ dari sanksi-sanksinya pada setiap produsen senjata yang berurusan dengan Iran begitu AS mencapai tujuannya untuk memulihkan Embargo Senjata PBB di Teheran.

Bulan lalu, AS mencoba memicu apa yang disebut mekanisme snapback berdasarkan Resolusi 2231 untuk mengembalikan sanksi terhadap Iran yang sebelumnya dicabut di bawah JCPOA.

Namun, rancangan resolusi tersebut tidak menerima dukungan yang cukup dari anggota DK PBB dalam pemilihan suara. Teheran juga saat itu berusaha menekankan bahwa perpanjangan embargo senjata berarti juga ‘kematian’ kesepakatan nuklir Iran 2015.

Menilik jauh kebelakang, perkembangan ini terjadi di tengah ketegangan AS-Iran yang berlangsung sejak penarikan sepihak AS dari JCPOA pada Mei 2018 hingga mendorong Iran untuk mengurangi komitmennya di bawah perjanjian tersebut.