Topik PSHK

Topik: PSHK

Catatan Akhir Tahun 2020 PSHK: Minim Partisipasi Rentan Represi

Berita Baru, Jakarta - Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi mengatakan, bahwa PSHK mencatat ada enam isu...

PSHK: Pengesahan UU Cipta Kerja sebagai Legalisasi Tanpa Ruang Demokrasi

Berita Baru, Jakarta – Proses legislasi UU Cipta Kerja merupakan praktik buruk legislasi yang terus berulang setelah pengesahan UU Minerba, revisi UU Komisi Pemberantasan...
PSHK

Minim Komitmen, PSHK Sebut DPR Berpotensi Mendegradasi Prolegnas

Berita Baru, Jakarta - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyebut bahwa pengurangan 16 RUU, penambahan 3 RUU, dan penggantian 2 RUU...

PSHK: Kemarahan Presiden Jokowi Bukan Solusi Terhadap Penanganan Covid-19

Berita Baru, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Kamis 18 Juni...

Vonis Penyerang Novel Baswedan Dinilai Mencederai Keadilan

Berita Baru, Jakarta - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai tuntutan kurungan 1 tahun oleh jaksa penuntut umum kepada penyerang Novel Baswedan...
Draf RUU

RUU Cipta Kerja, PSHK: Awal Langkah Penuh Masalah

Berita Baru, Jakarta – Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan kerja diserahkan pemerintah secara resmi kepada DPR pada Rabu (13/2). Namun, penyebaran draft naskah akademik RUU...
UU Sisdiknas

PSHK Usulkan Revisi UU Sisdiknas

Berita Baru, Jakarta - Isu Pendidikan menjadi bagian penting dari visi pembangunan Sumber Daya Manusian yang diusung oleh Presiden Joko Widodo. Pada aspek regulasi,...

5 Langkah Jokowi Membangun Pondasi Legislasi dalam 100 Hari

Berita Baru, Jakarta - Legislasi pada masa kepemimpinan Jokowi periode I meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah. Substansi yang tumpang tindih, jumlah yang menggunung, menurunnya tingkat...
Polri

DPR Perlu Gunakan Hak Interpelasi untuk Minta Pertanggungjawaban Polri

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Tindakan Represif Aparat Polri dalam Berbagai Kesempatan DPR Perlu Gunakan Hak Interpelasi untuk Minta Pertanggungjawaban...
PSHK

Merespon Situasi Pemberantasan Korupsi, PSHK: Sebaiknya Presiden Tarik Surpres

Berita Baru, Jakarta - Kondisi Pemberantasan Korupsi mengalami kebuntuan. Pimpinan KPK menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Polemik itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan...