Survei: Tren Kepercayaan Publik Terhadap Pemberantasan Korupsi Turun

Berita Baru, Jakarta – Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah. Salah satunya terkait kondisi pemberantasan korupsi sebagai salah satu institusi penegak huukum di Indonesia.

Survei Indikator mendapati bahwa tren kondisi kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi ditanah air saat ini turun. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa yang menilai buruk/sangat buruk lebih banyak.

Hasil survei Indikator menunjukkan 27.7 % responden menilai buruk,  yang menilai sangat buruk sebesar 7.3 %. Sementara yang mengatakan sangat baik 1.0 %, dan 28.8 % baik. Adapun 30.0 % mengatakan sedang, 5.1 % tidak tahu atau tidak menjawab.

“Meskipun kondisi penegakan hukum of roll masih oke, tapi khusus pemberantasan korupsi trennya agak berbeda dibanding survei sebelum kenaikan harga BBM. Kita bisa cek apa isu yang betul-betul menjadi perhatian publik, sehingga yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi lebih buruk itu mengalami kenaikan dibanding bulan Agustus. Sementara yang menyatakan kondisi pemberantasan korupsi membaik itu lebih banyak, itu 35.1 %, di bulan September turun menjadi hanya 28.8 %,” kata Burhanuddin saat merilis temuan survei nasional bertajuk ‘Evaluasi Kondisi Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan Peta Elektoral Jelang 2024’ secara virtual, Minggu (2/10).

Adapun hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia, yang mana mayoritas responden menilainya baik. Sebanyak 1,4 %menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat baik. Sedangkan, 34,5 % lainnya menyatakan baik dan 32,5 persen menjawab sedang.b23,7 % menjawab buruk dan 4,8 % sangat buruk.

“Kondisi penegakan hukum, kebanyakan menilai baik atau sangat baik,” ujar Burhanudin.

Lebih lanjut ia menyebut, dalam penegakan hukum 75 %responden mengaku sangat percaya dan percaya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Di urutan kedua adalah pengadilan, dengan 74 % yang menyatakan sangat percaya dan percaya. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 73 % yang menyatakan sangat percaya dan percaya. Terakhir adalah Polri, 63 persen responden yang menjawab sangat percaya dan percaya.

Dalam kesimpulannya, Burhanudin menjelaskan bahwa kasus pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo menarik perhatian publik. Hal tersebut pula yang membuat publik menempatkan institusi Polri di posisi buncit, ketimbang lembaga penegak hukum lainnya.

“Kemungkinan besar ini karena dalam perkembangannya muncul berbagai isu yang bertentangan dengan nalar publik, isu dugaan pelecehan seksual yang sejak awal tidak dipercaya publik kemudian mencuat kembali, dan mayoritas (publik) tetap tidak percaya,” ujar Burhanudin.

Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada 13 hingga 20 September 2022, dengan jumlah responden sebanyak 1.220 orang. Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang tersebar di 34 provinsi yang telah memiliki hak pilih.

Responden terpilih diwawancara secara tatap muka. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,9 % pada tingkat kepercayaan 95 %.