Survei SMRC Dapati Kepuasan Publik Pada Pemerintahan Jokowi Anjlok

Berita Baru, Jakarta – Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun imbas wacana penundaan pemilu dan masa jabatan tiga periode.

“Wacana penundaan pemilu bukanlah isu yang populer di pemerintahan Jokowi. Pertama karena warga mayoritas menolak. Dan penolakan itu berdampak negatif terhadap penilaian mereka pada pemerintahan Jokowi,” kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, dalam kanal YouTube SMRC TV, Jumat (1/4).

Deni mengungkap, hasil survei SMRC menunjukkan tingkat kepuasan publik saat ini berada di angka 64,6 persen, padahal pada survei sebelumnya sempat mencapai 77 persen. “Maret 2021 di 77 persen, Mei 2021 di 75,7 persen, September 2021 di 68,5 persen, Desember 2021 pada 71,7 persen, Maret 2022 di 64,6 persen,” kata Deni .

Menurut Deni, sikap warga yang pada umumnya menolak usulan penundaan pemilu menurunkan sentimen positif atas kinerja presiden. Responden yang menolak penundaan pemilu umumnya tidak puas dengan kinerja Jokowi dan jumlahnya mencapai 60 persen.

Kemudian, ada 67 persen responden yang menolak penundaan pemilu menganggap negara sedang melaju ke arah yang benar. Penilaian positif atas arah perjalanan bangsa turun dari 80 persen pada survei Maret 2021 menjadi 68 persen dalam survei Maret 2022.

Hal yang sama, kata Deni, juga terjadi pada evaluasi atas demokrasi di Indonesia. Terjadi tren penurunan dibanding setahun yang lalu. “Tren kepuasan terhadap jalannya demokrasi dalam setahun terakhir mengalami pelemahan dari 71,9 persen pada survei Maret 2021 menjadi 61,7 persen dalam survei Maret 2022,” terang Deni.

Deni menjelaskan, SMRC melakukan survei dengan melibatkan 1.220 responden dipilih secara acak dan sudah memiliki hak pilih dalam pemilu. Metode yang digunakan stratified multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka sepanjang 13-20 Maret 2022. Response rate survei ini sebesar 1.027 atau 84 persen.

“Sampel  1.220 responden ini memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan populasi dari berbagai variabel, mulai dari gender, desa-kota, usia, agama, etnis termasuk juga dari sisi wilayah. Artinya kita yakin survi ini bisa menggambarkan keadaan populasi nasional secara umum,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Deni juga menjelaskan alasan di balik survei yang dilakukan SMRC karena adanya isu penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Ia menilai isu tersebut krusial dan sangat penting untuk dilihat secara sistematik. 

Sebagaimana diketahui ide untuk menunda pemilu itu berasal dari elit-elit politik, ada dari dalam kabinet Jokowi yaitu Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, juga tokoh-tokoh partai politik diantaranya Ketum PKB, Partai Golkar, dan PAN. Lantas kemudian, didukung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, dan terbaru dari Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia (APDESI). 

“Diantara mereka mengklaim bahwa ini merupakan aspirasi publik. ada yang mengklaim aspirasi masyarakat bawah, kalangan UMKM, pengusaha dan lain-lain. kita ingin mengetahui apakah benar-benar masyarakat pada umumnya ingin menunda pemilu atau tidak. Disamping itu ada wacana tentang presiden 3 periode apakah itu juga aspirasi yang umum di masyarakat. Karena itu kita melakukan survei opini publik,” pungkasnya.