SMERU: Pembangunan Infrastruktur Tak Otomatis Entas Kemiskinan

Berita Baru, Jakarta – Setalah sukses menjalankan program pembangunan infrastruktur pada periode pertama. Pemerintahan Jokowi-Amin, masih akan melanjutkan program unggulan tersebut pada periode kedua.

“Pembangunan infrastruktur, akan terus dilanjutkan untuk mendukung aktivitas masyarakat, termasuk untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kemudahan aksesibilitas,” kata Jokowi dalam pidato pelantikannya, di Gedung Parlemen Jakarta, Minggu (20/10).

Merespon hal tersebut, baru-baru ini, SMERU Institute merilis hasil penelitian yang menyebut “pembangunan tidak bisa secara otomatis mengentaskan masyarakat miskin dan rentan dari kemiskinan,” tulis SMERU di akun twitter, Sabtu (23/11).  

Studi terbaru SMERU menemukan bahwa sebagian besar indikator pembangunan ekonomi dan sosial justru berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi.

“Pertumbuhan ekonomi desa, beragamnya sektor pekerjaan, keberadaan kompleks pertokoan, perbaikan akses terhadap air minum layak, pembangunan saluran irigasi, serta aksi kolektif masyarakat merupakan indikator yang signifikan berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi,” tambahnya.

Hanya 4 dari 23 indikator berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih rendah: “(i) akses rumah tangga terhadap listrik yang lebih baik, (ii) rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk yang lebih kecil, (iii) rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi, dan (iv) keberadaan koperasi,” paparnya.

Menurut SMERU, hasil studi ini menunjukkan beratnya tantangan kebijakan pengendalian ketimpangan di desa karena sebagian besar indikator pembangunan ekonomi dan sosial justru berkorelasi dengan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi.

Struktur sosial di desa yang hierarkis, katanya, menghambat kelompok termiskin untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan ikut merasakan manfaat pembangunan berbasis masyarakat yang diterapkan melalui pelembagaan aksi kolektif di desa.

“Langkah-langkah afirmatif yang secara khusus ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka juga dapat merasakan manfaat pembangunan,” sarannya.

SMERU melanjutkan, tanpa mengutamakan inklusi kelompok miskin dan rentan, pembangunan di tengah struktur sosial yang hierarkis hanya akan disambut oleh masyarakat yang sudah memiliki sumber daya komprehensif dalam hal pengetahuan, finansial, informasi, dan jejaring sosial.

“Dengan demikian, tidak mengejutkan jika pembangunan di perdesaan hanya akan melanggengkan ketimpangan,” tegasnya. [AD]

Download Hasil Penelitian SMERU Institute