Rilis Laporan Hukum: China Telah Melanggar Seluruh Konvensi PBB Terkait Genosida

Berita Baru, Internasional – Menurut laporan hukum, pemerintah China telah melanggar seluruh konvensi PBB terkait genosida yang dibuktikan dengan perlakuannya terhadap orang Uighur.

Laporan setebal 25.000 halaman yang diterbitkan oleh thinktank non-partisan yang berbasis di AS, adalah pemeriksaan hukum non-pemerintah independen pertama atas perlakuan China terhadap orang Uighur di bawah konvensi genosida 1948.

Partai Komunis China (PKC), seperti dilansir dari The Guardian, Selasa (9/3), dengan tegas membantah melakukan kekejaman dan pelanggaran terhadap minoritas Muslim Uighur, meski semakin banyak bukti yang ditemukan.

Laporan tentang pelanggaran HAM kepada Uighur telah menyebabkan kemarahan global serta isolasi diplomatik dan ekonomi. Pemerintah AS telah menggambarkan penganiayaan terhadap Uighur sebagai genosida.

Pada hari Senin, menteri luar negeri China, Wang Yi, mengatakan kepada wartawan bahwa klaim genosida di Xinjiang “Sangat tidak masuk akal. Ini adalah rumor yang dibuat dengan motif tersembunyi dan kebohongan total,” kata Wang.

Di bawah konvensi PBB, yang ditandatangani oleh 152 negara termasuk China, temuan genosida dapat dibuat jika salah satu pihak melanggar salah satu dari lima tindakan yang ditentukan. Laporan hari Selasa oleh Newlines Institute for Strategy and Policy menemukan bahwa PKC telah melanggar seluruh konvensi dan menuduh partai tersebut dengan jelas menunjukkan “niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok nasional, etnis, ras atau agama”.

“Niat untuk menghancurkan Uighur sebagai sebuah kelompok berasal dari bukti obyektif, yang terdiri dari kebijakan dan praktik negara yang komprehensif, yang digerakkan oleh Presiden Xi Jinping, otoritas tertinggi di China,” kata laporan itu.

Lima tindakan itu adalah: membunuh anggota kelompok; menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota grup; dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan menyebabkan kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian; memberlakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; dan secara paksa memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain.

Sebagai bukti, laporan tersebut mengutip laporan kematian massal, hukuman mati selektif, dan pemenjaraan jangka panjang terhadap orang tua, penyiksaan sistemik dan perlakuan kejam termasuk pelecehan dan penyiksaan seksual, interogasi dan indoktrinasi, penahanan yang ditargetkan terhadap pemimpin komunitas Uighur dan orang-orang usia subur, sterilisasi paksa, pemisahan keluarga, skema transfer tenaga kerja massal, dan pemindahan anak-anak Uighur ke panti asuhan dan sekolah asrama yang dikelola negara.

 “Orang dan entitas yang melakukan tindakan genosida yang disebutkan di atas adalah semua agen atau organ negara – bertindak di bawah kendali efektif negara – mewujudkan niat untuk menghancurkan Uighur sebagai sebuah kelompok dalam arti pasal II konvensi Genosida,” kata ringkasan eksekutif.

Dalam pembuatan laporan tersebut, semua bukti yang tersedia dan dapat diverifikasi dipelajari oleh puluhan ahli hukum internasional, studi genosida, kebijakan etnis China, dan China, kata lembaga itu.

Rilis laporan tersebut dilakukan di tengah pertemuan politik tahunan paling penting dari PKT, yang dikenal sebagai “dua sesi”, ketika badan legislatif utama bertemu untuk menyetujui undang-undang baru, dan ketika menteri senior menghadap pers.

Perdana Menteri China, Li Keqiang, dijadwalkan untuk menjawab pertanyaan pada hari Kamis. Semua konferensi pers dikelola dengan baik, dengan pertanyaan-pertanyaan yang diperiksa sebelumnya.