Respons Aksi Penutupan PT AMNT, Gubernur NTB Minta Warga Lokal Tak Dikorbankan

Berita Baru, Jakarta – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) angkat bicara terkait isu pelanggaran HAM hingga desakan penutupan PT Aman Mineral Nusatengara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sebagaimana disuarakan Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat-KSB) di Jakarta.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengatakan bahwa dirinya setuju PT AMNT lebih transparan dalam pengelolaan CSR dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM). Bahkan ia membandingkan di masa Newmont Nusa Tenggara (NNT), yang lebih jelas dalam menyalurkan dana beasiswa dan PPM.

“Moment ini musti dimanfaatkan oleh AMNT untuk melakukan perbaikan-perbaikan,” kata Gubernur Zulkieflimansyah, kepada kontributor Beritabaru.co saat ditemui sebelum terbang ke Lombok di bandara Soekarno Hatta, Sabtu (17/12).

Diketahui, rentetan aksi protes sebuah LSM di KSB terhadap sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan PT AMNT, perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar kedua setelah Freeport, mendapat perhatian Komisi VII DPR RI lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan petinggi AMNT di awal November lalu.

Isu yang diangkat adalah dugaan pelanggaran HAM terkait keselamatan kerja, lingkungan hidup dan penyaluran Corporate Social Responsibility dan Program Pemberdayaan Masyarakat (CSR/PPM). 

Isu ini sempat trending di Twitter dengan hastag Pelanggaran HAM di AMNT. Hingga digelarnya aksi mogok makan di kantor HAM Jakarta, pada tanggal 14 sampai 16 Desember 2022.

Lebih lanjut, Gubernur Zulkieflimansyah mengingatkan janganlah sampai konflik internal perusahaan dimanfaatkan warga lokal untuk melakukan pressure demi kepentingan pihak tertentu. Gubernur tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud ‘pihak tertentu’.

Sejumlah tulisan dan berita yang beredar luas, menyebutkan bahwa di balik isu pelanggaran HAM tersebut terdapat oknum pejabat tinggi PT AMNT berada di balik rentetan aksi karena kecewa kontraknya diputus.

Masih dari sejumlah berita dan postingan grup WA oknum tersebut berinisial MS atau CK yang selama ini dipercaya perusahaan menghandle pembebasan lahan untuk kepentingan pembanguna infrstruktur Smelter. 

Namun satu dan lain hal kontraknya diputus sehingga ia didepak dari manajemen. Karena kecewa kemudian memobilisasi aksi dan menggunakan berbagai saluran untuk melakukan tekanan dengan membawa issue pelanggaran HAM dan penutupan perusahaan.

Dari informasi yang beredar di WA bahwa CK sebenarnya bukanlah berasal dari Pulau Sumbawa namun ditengarai banyak mengambil keuntungan pribadi dari kewenangan yang selama ini diberikan PT AMNT kepadanya. Salah satu tujuan akhir dari CK adalah menggagalkan pembangunan Smelter PT AMNT di wilayah KSB.

Senada dengan Zulkieflimansyah, anggota DPRD Sumbawa Barat juga mengingatkan kepada management PT AMNT agar konflik internal petinggi perusahaan tersebut jangan mengatasnamakan masyarakat lokal, untuk mendapatkan kepentingan pribadi.

“Saya minta konflik internal perusahaan tersebut jangan menyeret masyarakat untuk melakukan aksi sehingga menimbulkan kondusifitas daerah tidak kondusif,” kata M Saleh singkat.

Sebelumnya, desakan penutupan PT AMNT disuarakan oleh Amnesty International Indonesia (AII). Desakan AII ini berdasarkan laporan Amanat KSB terkait AMNT yang dituduh banyak melakukan pelanggaran menyangkut ketenagakerjaan. Mulai dari kecelakaan kerja, PHK sepihak, union busting, black list, alert list, jam kerja hingga pembatasan media sosial. 

Namun PT AMNT membantah tudingan AII dan Amanat KSB soal dugaan pelanggaran HAM.

Head of Corporate Communications AMMAN Kartika Octaviana mengatakan tudingan itu tak berdasar. Selain itu, tak ada bukti yang mendukung. “AMMAN menolak seluruh dugaan yang disampaikan oleh Amanat KSB ke AII,” kata Kartika.

Sementara itu, salah seorang tokoh Sumbawa Barat Amir Jawas merasa prihatin jika aksi yang dilakukan oleh Amanat akhirnya ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadinya.

Menurut Amir, Jika terjadi konflik internal didalam PT AMNT jangan sampai memanfaatkan masyarakat untuk melakukan aksi demi kepentingan pribadi.

“Selesaikan masalah internal tersebut didalam perusahaan, jangan bawa-bawa masyarakat untuk balas dendam,” jelas Amir, Jumat (23/12) via saluran telpon.

Menurutnya, jika persoalan internal ini sengaja untuk menunggangi aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat, maka sebaiknya elemen yang melakukan aksi mulai memfilter diri untuk tidak disusupi. “Saya yakin teman-teman Amanat berjuang tanpa pamrih,” tambah Amir.

Amir Juga menyoroti  pola komunikasi yang dilakukan oleh petinggi PT AMNT saat ini, “Pola komunikasinya sangat berbeda dengan manajeman Newmont terdahulu,” sambungnya.

Diceritakan Amir, sejak tahun 2016 manajemen PT AMNT belum pernah bertemu dengan para sesepuh Sumbawa yang berada di Jabodetabek padahal saat operasional Batu Hijau dipegang oleh Newmont, pertemuan rutin acapkali dilakukan.

“Nah, disini dibutuhkan peran Ikatan keluarga Sumbawa Jakarta Raya (Ikasum Jaya) untuk menjembati komunikasi antara PT AMNT, Pemprov NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa,” terang salah satu tokoh pendiri KSB ini.

Amir berharap suara-suara dari para sesepuh Sumbawa perantauan dapat didengar oleh manajemen PT AMNT, Gubernur NTB, Bupati KSB dan Bupati KS terkait operasional PT AMNT di Sumbawa.

“Semua ini demi kepentingan Tau Samawa, jangan sampai karena tidak ada jalur komunikasi akhirnya terjadi gesekan antara masyarakat, perusahaan dan Pemerintah,” tutup Amir.

Sementara itu, Ketua Amanat Muhammad Ery Satriawan membantah gerakan Amanat ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. “Ini yang kita mau bongkar dan laporkan,” jelas Ery Satriawa di Jakarta, Sabtu (17/12) lalu.

“Aneh saja, masa kita tuntut hak masyarakat untuk mendapatkan PPM serta persiapan pasca tambang kok dituduh kepentingan elit. Bahkan didanai oleh pribadi pribadi soal mafia tanah dan lain-lain. Ini menyesatkan,” pungkas Ery.

* Kontributor: Mada Gandhi || Editor: M. Kholil R.