Ratna Juwita Minta Pemerintah Serius Susun Pemanfaatan RAPBN 2024

Berita Baru, Jakarta – Anggota DPR RI, Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024. Menurutnya, RAPBN 2024 harus benar-benar memberi kesejahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Terlebih, ia juga menekankan pentingnya bagi pemerintah memastikan hadirnya anggaran dapat menyentuh masyarakat akar rumput. Ratna ingin pemerintah berperan aktif menyusun program-program yang membantu kehidupan warga dengan ekonomi kelas bawah.

Tentu kami juga memberikan apresiasi terkait bagaimana kerja keras dari stakeholder di sektor keuangan kita yang sudah berupaya untuk bisa keluar dari krisis yang diakibatkan oleh pendaki maupun geopolitik yang ada di dunia global.

“Cuman kami, tetep meberikan pesan bahwa bagaimana APBN di tahun 2024 nanti tetap harus berpihak pada perekonomian di sektor riil begitu,” kata Ratna Juwita Sari, sebagaimana dikutip dari video wawancara yang diunggah akun YouTube resmi DPR RI, Jum’at (2/6).

“Bagaimana kita bisa memperkuat masyarakat miskin, masyarakat yang rentan, perempuan juga, bagaimana kita memberikan keberpihakan terhadap masyarakat kita yang masih tinggal di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal),” sambungnya.

Subsidi Tak Tepat

Selain itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk lebih memperhatikan penyaluran APBN untuk subsidi yang tidak tepat. Salah satunya terkait subsidi mobil listrik.

“Juga ingin kami sampaikan, kepada ibu Menkeu (Sri Mulyani) dalam hal ini, secara khusus agar lebih diperhatikan juga terkait berbagai subsidi yang menurut saya kurang tepat. Contohnya saja yang subsidi mobil listrik begitu,” tegas Ratna Juwita.

Selain kurang tepat, sebut Ratna Juwita, yang lebih parah pemerintah tidak pernah mengajak DPR berdiskusi dalam menentukan keputusan kebijakan subsidi mobil listrik tersebut. Bahkan ia mengaku tahu terkait subsidi mobil listrik ini dari beri pemberitaan di media.

“Di beberapa kesempatan disampaikan, malah kita itu tahunya dari berita. Jadi ya dalam hal ini, juga ingin kami tegaskan bahwa DPR tidak pernah diajak berdiskusi terkait hal ini,” terang Ratna Juwita.

Jargas untuk Masyarakat

Tak lupa, pada kesempatan itu Ratna Juwita mengapresiasi prestasi program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berjalan selama dua periode. Salah satunya terkait aksesibilitas dari energi terbarukan yaitu berupa pembangunan jaringan gas dari Cirebon ke Semarang.

“Saya mengapresiasi sih kalau prestasi yang dicapai Pak Presiden ya, untuk istilahnya meningkatkan aksesibilitas dari energi terbarukan. Salah satunya adalah, ini udah selesai ya, pembangunan jaringan gas dari Cirebon ke Semarang yang sejak tahun 2006 itu belum berhasil diselesaikan,” ujarnya.

Dijelaskan Ratna Juwita, apresiasi ini diberikan karena gas ini termasuk energi yang bersih. “Jadi kita juga mengapresiasi karena gas ini selain energi pilihan alternatif yang bisa digunakan pada masa transisi energi ini, juga gas termasuk energi yang bersih begitu kan,” tuturnya.

Lebih jauh, Ratna Juwita menaruh harapan besar kepada pemerintah agar jaringan gas sistem ini tidak hanya diperuntukkan untuk sektor industri, tetapi juga dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum.

“Entah itu nanti, jaringan gas ke rumah-rumahnya yang kita berikan subsidi atau seperti apa formatnya, saya yakin itu bisa menekan tingkat subsidi kita akan LPG (Liquified Petroleum Gas),” pungkasnya.