Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

PSK Malawai Beri Petisi Pemerintah Atas Brutalitas Polisi di Masa Pandemi
(Foto: The Guardian)

PSK Malawai Beri Petisi Pemerintah Atas Brutalitas Polisi di Masa Pandemi



Berita Baru, Internasional – Puluhan Pekerja Seks Komersial (PSK) turun ke jalan di ibu kota Malawi, Lilongwe, Kamis untuk memprotes “kebrutalan polisi” menyusul kebijakan pembatasan aktifitas di masa Covid-19 yang baru.

Protes PSK, seperti dilansir dari The Guardian, Sabtu (30/1), itu dipimpin oleh Asosiasi Pekerja Seks Wanita (FSWA), yang memiliki sekitar 120.000 anggota di seluruh Malawi, menurut koordinator nasionalnya, Zinenani Majawa.

Negara Afrika selatan melihat jumlah penderita Covid meningkat secara dramatis di bulan ini, hal tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan dengan melakukan penutupan di perbatasan darat dan perintah isolasi mandiri bagi siapa pun yang datang melalui udara.

Malawi sekarang mengonfirmasi 21.600 kasus, dengan rincian 13.646 aktif dan 7.249 yang telah pulih, menurut data kementerian kesehatan. Sebagian besar dari 555 kematian akibat virus tersebut terjadi tahun ini, di antara mereka yang tewas adalah Dua menteri dan pejabat pemerintah lainnya, hal tersebut  mendorong Presiden Lazarus Chakwera untuk mengumumkan keadaan bencana nasional. 

Tetapi para pekerja seks komersial mengatakan pembatasan baru telah menyebabkan polisi menargetkan mereka. Ini termasuk jam malam jam 8 malam di bar, dengan pelanggan diharuskan untuk mengambil minuman, dan perintah yang tidak boleh ditemukan orang yang bersosialisasi antara jam 9 malam dan 5 pagi.

“Karena undang-undang Covid-19 yang baru, polisi telah memanfaatkan undang-undang tersebut dengan datang dan mengetuk kamar kami dan memukuli kami. Kami belum pernah mendengar kasus di mana mereka pergi ke rumah orang yang sudah menikah untuk mengetuk pintu dan memukuli mereka, tetapi karena mereka tahu bahwa kami ditemukan di kamar, mereka akan datang ke sana, ”kata Majawa kepada Guardian.

“Beberapa anggota kami mengalami luka,” kata Majawa, menambahkan bahwa tindakan pencegahan Covid-19 tidak boleh mengesampingkan hak asasi manusia.

FSWA telah mengajukan petisi kepada pemerintah untuk memperpanjang waktu tutup bar menjadi tengah malam dan tetap buka pada akhir pekan, dengan mengatakan “bisnis tidak berjalan sejak klien kami menghilang”.

“Kami percaya bahwa pekerja seks komersial adalah pekerjaan. Kami membayar tagihan kami termasuk sewa dan makanan dari pekerjaan ini. Kami bahkan menyekolahkan anak kami dari uang yang kami dapat, ”kata Majawa.

“Tercatat bahwa beberapa tempat berkumpul seperti gereja mempertahankan jam berkumpul normal mereka sambil mengamati langkah-langkah pencegahan dan kami merasa dipisahkan dan didiskriminasi oleh karena itu kami meminta untuk meningkatkan tindakan dan membiarkan kami melakukan bisnis seperti biasa sambil mengupayakan  tindakan pencegahan.”

Dia menambahkan bahwa para pekerja seks komersial itu dalam keadaan melarat dan dia takut beberapa orang akan mati kelaparan. Asosiasi telah memperingatkan masalah dengan pengobatan antiretroviral, “karena seseorang perlu makan sebelum minum obat HIV/Aids”.

Langkah-langkah baru tersebut termasuk persyaratan untuk memakai masker di depan umum, dan laporan polisi memukuli orang tanpa masker telah menarik kecaman presiden.

Presiden Chakwera berkata: “Warga negara yang ditemukan melanggar undang-undang keselamatan publik harus menjalani proses hukum, bukan kebrutalan atau pemukulan polisi. Malawi bukanlah negara polisi, karena yang kami miliki di negara ini adalah layanan polisi, bukan kekuasaan. “

Transportasi umum berhenti di beberapa rute minggu ini di Lilongwe dan ibu kota komersial Blantyre para pengemudi minibus mengklaim bahwa mereka mengalami kerugian. Mereka meminta pemerintah mengizinkan mereka mengangkut lebih banyak penumpang atau menurunkan harga bahan bakar. Minibus sangat diandalkan oleh para pekerja dan pebisnis di kota.

Belum ada komentar langsung dari pemerintah atas petisi dari para pekerja seks komersialn tersebut, namun Jaksa Agung Chikosa Silungwe mengatakan kepada The Guardian bahwa legalitas pekerja seks adalah masalah yang kontroversi.

Dia mengatakan pemerintah akan melihat masalah yang diangkat dan merespons.