Prihatin Nasib KPM BPNT, Ketua DPRD Gresik Datangi Rumah Warga yang Tercoret

Berita Baru, Gresik – Ketua DPRD Kabupaten Gresik, H. Abdul Qodir mendatangi langsung salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah tercoret dari daftar penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bulan pada Januari 2021.

Adalah Rohmah (52), perempuan yang tinggal di Kecamatan Cerme ini adalah salah satu dari dua puluh satu ribu warga yang namanya dicoret dari daftar penerima BPNT. Padahal secara ekonomi, perempuan yang setiap harinya bekerja sebagai pembungkus cemilan usus dengan penghasilan 80 ribu per minggu ini memang berstatus tidak mampu.

Kedatangan Ketua DPRD Gresik, selain menggali informasi sekaligus memberikan bantuan sembako dua kardus berisi telor, makanan ringan, mie instan dan satu karung beras. Ia berusaha tegar, meski nampak matanya berkaca-kaca melihat kondisi Rohmah yang nampak menyedihkan.

Dihadapan ketua DPRD Gresik, perempuan yang juga sebagai kepala rumah tangga ini mengaku kaget saat dirinya dan beberapa nama tetangganya dicoret dari daftar pemenima BPNT, padahal status mereka yang tercoret adalah tergolong warga miskin.

Dengan mata berkaca-kaca, ia pun menceritakan saat dirinya sudah berada di balai desa dan antri untuk pengambilan bantuan, namun nasib baik belum memihak kepada ibu satu anak tersebut lantaran dapat informasi dari petugas namanya telah dicoret.

“Saya kaget campur sedih pak, saat mengetahui nama saya dicoret dari daftar BPNT,” ungkapnya, Minggu (24/01).

Oleh sebab itu, Rohmah meminta kepada ketua DPRD Gresik agar nama dirinya dan beberapa tetangganya dimasukkan kembali sebagai daftar penerima BPNT. Apalagi menurutnya, saat kondisi pandemi Covid 19 seperti sekarang ini beban kebutuhan hidup semakin terasa berat.

“Mohon bantuannya pak ya agar kami dapat bantuan kembali, dan terima kasih banyak atas kunjungannya ke rumah kami,” kata Rohmah dengan nada sedih di hadapan ketua DPRD Gresik.

Menanggapi hal tersebut, Qodir mengaku kaget saat mendengar kabar ada pencoretan KPM BPNT yang tidak tepat sasaran. Ia pun mengatakan, bahwa dalam 2 hari terakhir ini sering mendapat laporan langsung dari masyarakat bahkan kepala desa terkait pencoretan nama yang tidak tepat sasaran.

Karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan segera melakukan kordinasi dengan Dinas Sosial soal percoretan nama KPM BPNT, dan meminta untuk mengkaji ulang data yang sudah dicoret tersebut.

“Awalnya kami mendapat info ini masih simpang siur, ada yang bilang faktor data ganda atau KPM yang sudah meninggal dunia, makanya kami langsung turun ke lapangan untuk memastikan laporan informasi tersebut,” katanya.

Qodir juga menegaskan, problem ini adalah masalah besar karena pencoretan yang tidak sesuai dengan kondisi alias tidak tepat sasaran. Tentu sangat merugikan KPM yang benar-benar kondisinya tidak mampu dan telah dicoret dari daftar.

“Kami akan segera lakukan kordinasi dengan Dinsos untuk memastikan bagaimana mekanisme percoretan data kenapa sampai bisa salah sasaran, juga yang paling penting adalah proses update data KPM,” tegas Qodir.

Ia pun menambahkan, pentingnya operator di desa yang ahli di bidang teknologi. Tidak hanya itu, operator pun harus melakukan konfirmasi di lapangan apakah nama warga yang akan dicoret tersebut sudah tepat untuk tidak lagi mendapat bantuan.

“Ini salah satu yang harus dibenahi, agar tidak lagi terjadi simpang siur atau problem data KPM. Semua ada mekanismenya, tujuannya agar data yang dari desa bisa terkoneksi sampai di Kemensos,” pungkasnya.