Prancis Mulai Evakuasi Warga Negaranya dari Niger pada 1 Agustus

Berita Baru, Internasional – Prancis akan mulai mengevakuasi warganya dan warga negara Eropa lainnya dari Niger pada 1 Agustus, kata kementerian luar negeri negara itu pada Selasa (1/8) setelah protes di dekat kedutaan Prancis di Niamey.

“Mengingat situasi di Niamey, kekerasan yang terjadi terhadap kedutaan kami kemarin lusa, dan penutupan wilayah udara yang membuat rekan kami tidak dapat meninggalkan negara dengan cara mereka sendiri, Prancis sedang mempersiapkan evakuasi warga negaranya. dan warga negara Eropa yang ingin meninggalkan negara itu Evakuasi akan dimulai hari ini,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Pada hari Minggu, ribuan pendukung pengambilalihan militer di Niger turun ke jalan di seluruh negeri untuk memprotes tindakan Prancis dan Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS).

Di antara lokasi lainnya, para aktivis berkumpul di depan kedutaan Prancis di ibu kota negara Niamey. Para pengunjuk rasa dilaporkan meneriakkan slogan-slogan menentang mantan penguasa kolonial Prancis dan ECOWAS.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengatakan bahwa Paris akan segera menanggapi setiap kekerasan terhadap orang Prancis di Niger dan tidak akan mentolerir serangan apa pun terhadap Prancis dan kepentingannya.

Rabu lalu, pengawal presiden Niger menahan Presiden Mohamed Bazoum. Komandan penjaga, Jenderal Abdourahmane Tchiani, menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru negara itu.

Seperti dilansir dari Sputnik News, Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa Macron telah berbicara dengan Bazoum pada hari Jumat dan bahwa Paris terus mengakuinya sebagai satu-satunya pemimpin sah negara Afrika tersebut.

Pada hari Sabtu, Prancis menangguhkan semua bantuan keuangan ke Niger sampai tatanan konstitusional dipulihkan. Keesokan harinya, ECOWAS memberi waktu satu minggu kepada para pemimpin pengambilalihan militer Niger untuk mengembalikan kekuasaan presiden yang ditahan dengan mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan “semua tindakan”, termasuk militer, untuk memulihkan ketertiban di negara tersebut.