Potensi Perdagangan Bursa Karbon Indonesia Tembus Rp3.000 Triliun

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa potensi perdagangan di Bursa Karbon Indonesia memiliki potensi mencapai Rp3.000 triliun. Menurutnya, potensi ini mengandung satu gigaton karbon dioksida (CO2) yang bisa menjadi potensi kredit karbon.

“Sekitar Rp3.000 triliun atau mungkin lebih. Angka yang sangat besar ini tentu akan menjadi peluang baru dalam ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan arah dunia menuju ekonomi hijau,” kata Jokowi pada acara peluncuran Bursa Karbon pertama di Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (25/9/2023).

Dia juga mencatat bahwa Bursa Karbon ini memiliki potensi menjadi kontribusi besar bagi Indonesia dalam upaya bersama dunia dalam menghadapi krisis iklim global.

Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa Bursa Karbon juga merupakan langkah konkret untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, yang merupakan komitmen dan aksi iklim negara ini yang disampaikan kepada dunia melalui United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

“Hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali dalam upaya menjaga lingkungan, terutama melalui pengurangan emisi karbon,” tegasnya.

Bursa Karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon atau kepemilikan unit karbon. BEI telah mendaftarkan diri sebagai penyelenggara bursa karbon dan secara resmi mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, mengungkapkan bahwa mereka telah mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan dalam aturan OJK sebelum mengajukan permohonan tersebut. “BEI telah mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara bursa karbon sejak awal 2022,” tambahnya.