Pimpinan DPRD Sulbar Minta Perbaikan Layanan BPJS dan Rumah Sakit

Berita Baru, Sulbar – DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakkara. Mereka menyampaikan dugaan penyanderaan pasien oleh pihak rumah sakit regional Sulbar, karena tidak sanggup membayar biaya perawatan (20/2).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Abdul Rahim menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar tidak tanggap dalam mengurusi kesehatan warganya.

Karena itu, Legislator NasDem Sulbar tersebut meminta BPJS Kesehatan, rumah sakit regional Sulbar, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Mereka itu kan sangat layak mendapat jaminan kesehatan. Belum lagi mereka yang sebelumnya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat, banyak yang dikeluarkan secara sepihak,” ungkapnya.

Abdul berjanji akan meminta kejelasan kepada Pemprov Sulbar mengenai mekanisme mengeluarkan warga yang sebelumnya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat.

“Rumah sakit juga harus berbenah. Tadi saya ke sana ada loket kosong. Kenapa itu tidak difungsikan? Banyak pasien menumpuk di sana. Itu belum lagi saya masuk ke kamar perawatan,” kesal Rahim.

Sebagai Ketua Pansus Pembangunan, Rahim merasa menyesal karena membangun rumah sakit yang cukup megah namun tidak diimbangi dengan pelayanan yang prima dari pihak manajemen rumah sakit. Politisi partai Nasdem ini meminta kepada komisi IV untuk menyikapi secara serius masalah ini dan menyarankan untuk mengundang pihak terkait. Untuk pendataan warga miskin, dia meminta pihak terkait untuk didata dengan baik sehingga tidak muncul masalah lagi. (AU)