Perubahan Paradigma Gerakan Jadi Rekomendasi Muspimnas PMII Tulungagung

Berita Batu, Jakarta – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) telah menggelar Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas), pada 17-23 November 2022, di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung, Jawa Timur.

Salah satu hasil rekomendasi Muspimnas PMII Tulungagung ini adalah perumusan paradigma gerakan, tentang sikap PMII dalam melihat fenomena perubahan sosial. 

Wakil sekretaris kaderisasi nasional PB PMII, Ragil Setyo Cahyono, mengatakan bahwa di banyak persoalan berkenaan dengan sosial, ekonomi, politik dan budaya, PMII mengalami kegamangan dalam bersikap. 

“Penentuan sikap organisasi penting dirumuskan kembali agar keberpihakan PMII jelas dan terkonsolidir ke tiap tingkatan struktur, dari pusat sampai daerah,” kata Ragil dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritabaru.co, Kamis (24/11).

Ragil menilai, paradigma yang dipakai PMII saat ini sebagai cara pandang melihat fenomena perlu dikaji ulang, sesuai dengan perubahan sistem sosial saat ini.

“PMII seringkali terjebak pada hubungannya dengan alumni yang berada pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Padahal, keberpihakan PMII terhadap rakyat itu harga mati,” tuturnya.

Mahasiswa Magister Universitas Indonesia itu menambahkan, posisi dan arah perjuangan PMII saat ini membutuhkan pembacaan kritis atas kondisi sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Hal ini penting guna melihat medan perang yang akan dihadapi. 

“Ketika PMII tuntas membaca kondisi objektif yang terjadi, penentuan posisi dan arah perjuangan ke depan akan mudah dilakukan. Variabel yang dapat dibaca salah satunya ialah hubungan negara dan masyarakat sipil,” ungkap Ragil.

Dua hal itu, lanjutnya, bisa dikatakan menjadi suatu yang vital, mengingat PMII adalah organisasi yang berada di antara dua elemen ini. 

Pertama PMII bukan bagian dari negara dalam artian pemerintahan. Kedua PMII menjadi organisasi gerakan sosial yang masuk bagian kelompok masyarakat sipil. Untuk itu, pembacaan atas pola relasi antara negara dan masyarakat sipil menjadi unsur penting.

Bagi Ragil, sudah saatnya agenda menuntaskan naskah paradigma dilakukan serta dikonsolidasikan. Mengingat, kondisi kader PMII, seringkali mengalami kebingungan dalam menyusun dan merumuskan gerakan atau bahkan buruknya mengalami kebingungan dalam merespon persoalan-persoalan sosial.

“Agenda rekomendasi mengenai perubahan paradigma gerakan, merupakan bentuk ikhtiar PB PMII untuk menyelesaikan persoalan kebingungan kader dalam merespon dinamika sosial,” pungkasnya.

Diketahui, perumusan paradigma gerakan ini nantinya akan melalui beberapa tahapan, diantaranya membentuk tim perumus yang akan disahkan oleh PB PMII, kemudian merumuskan naskah, dan menggelar simposium dengan mengundang para pakar, akhirnya akan diusulkan pada kongres PMII mendatang.