Pemerintah dengan jargon merdeka belajar nampak memberikan gagasan yang ideal terkait konsepsi pendidikan di Indonesia. Merdeka belajar seperti apa yang hendak digaungkan oleh pemerintah kita. Apakah merdeka belajar itu masih menyisakan tanya terhadap sulitnya mendapatkan pendidikan bagi warga negara?

Tentu ini isu yang klasik, di mana masih ada warga negara yang tidak mendapatkan pendidikannya – dalam hal ini sekolah. Sebagaimana kata Eko Prasetyo Orang Miskin Dilarang Sekolah. Fenomena yang miris di tengah gagasan tentang merdeka belajar.

Jika meneropong pendidikan di Indonesia sejak berdirinya Taman Siswa, yang dirintis oleh Ki Hajar Dewantara di dalamnya mengajarkan nilai egaliterian. Pada aspek egaliterian ini lah kita dikenalkan pada nilai saling mengerti dan menghargai. Berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Egaliterian ini tidak memandang suku, ras, agama dalam proses pendidikan. Semua yang duduk dalam dapur pendidikan, maka mereka berhak diperlakukan sama. Tidak ada yang unggul satu sama lain.

Ajaran egaliterian akhir ini mulai luntur, di mana sekolah memandang pendidikan dimiliki oleh segelintir orang. Terkadang penilaian guru juga kerap mendeskriditkan dan pilih kasih. Guru memberikan penilaian yang tidak berimbang, guru memberikan penilain berdasarkan si Murid anak siapa, apakah anak pejabat, kiai, atau pengusaha.

Selain itu, coba kita amati dengan seksama, kesenjangan pendidikan di negeri ini. Amati saja, beberapa anak dari pejabat tinggi kita. Anak menteri A kuliah di luar negeri dengan biaya tinggi, anak menteri B kuliah di Indonesia dengan perlakuan khusus, anak menteri C kuliah di luar negeri sambil mengembangkan bisnis.

Betapa mudahnya akses pendidikan bagi mereka yang kaya, bagi mereka yang memiliki kursi kekuasaan. Akan tetapi, bagaimana pendidikan bagi para masyarakat umum. Pendidikan bagi masyarakat secara umum terpontang-panting dalam mengantarkan kepada misi pendidikan yang layak.

Bayangkan saja, pemodal-pemodal ini sudah berderet antri menjemput konsumen-konsumen yang hendak membeli ilmu pengetahuan dengan dalih pendidikan. Biaya mendapatkan pendidikan di sekolah kini semakin mahal. Belum lagi adanya stratafikasi, ada permainan kelas. Ada pendidikan dengan kelas international, ada kelas nasional eksekutif, pendidikan kelas unggulan, hingga pendidikan kelas malaikat.

Sekolah sebagai wadah pendidikan sudah menjelma sistem kapitalistik yang menindas. Hal itu juga telah dikritik oleh ilmuwan pendidikan Paulo Freire dalam Pendidikan Kaum Tertindas. Dalam bukunya Ia menjelaskan bahwa pendidikan akhir ini jauh dari praktik humanisasi. Pendidikan akhir ini dekat dengan dehumanisasi- dan jauh dari kata membebaskan.

Pendidikan kaum tertindas menurut Paulo Freire merupakan usaha untuk mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat yang untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketertindasan, atau bisa disebut dengan usaha untuk “memanusiakan manusia” (Humanisasi). 

Paulo Freire juga mengatakan bahwa Pendidikan Kaum Tertindas adalah sebuah perangkat agar mereka mengetahui secara kritis bahwa baik diri mereka sendiri maupun kaum penindasnya adalah sebuah bentuk pengejewantahan dari “penghilangan harkat manusia” (Dehumanisasi).

Dari klasifikasi itu, sitem pendidikan di negeri ini telah jauh dari semangat memanusiakan manusia. Manusia secara fitrah terlahir sama, dengan pikiran dan hati nurani yang sama. Manusia juga membutuhkan pengetahuan yang sama, setara, dan adil. Tapi, praktiknya tidak demikian. Banyak sekolah yang telah dalam tanda kutip mengkapitalisasi pendidikan.

Naifnya, kita semua telah dibodohi secara massal. Misalnya dalam fenomena ini, anak didik kita akan mendapatkan sekolah yang berkelas atau bergengsi lah dengan biaya yang tinggi. Oke, mungkin itu bisa diterima karena sekolah dengan pengelolaan bagus membutuhkan anggaran yang cukup besar. Akan tetapi yang mungkin tidak disadari oleh kita, kenapa ada seleksi di sana, di mana anak dengan kemampuan tes terbaik akan diterima dengan pintu terbuka. Sedangkan yang kurang mampu dalam pemahaman ilmu akan terpental sejauh mungkin.

Itu merupakan bukti ketidakberdayaan pendidikan kita, di mana sekolah yang katanya bergengsi itu sedari dini dihuni oleh anak pintar. Mana berani mereka menerima anak yang belum pintar dalam hal ini pada saat mengikuti tesnya tidak lolos. Pastilah sekolah tidak mau repot-repot kan.

Dari sana lah ada kesenjangan yang luar biasa, yang pintar berkumpul dengan yang pintar, yang kaya dengan yang kaya. Pintar dan tidak kaya, juga jangan harap bisa sekelas. Anak yang kurang beruntung juga akan mendapat taman belajar yang sama.

Dari sinilah penting, masyarakat pendidikan kita berdialog kembali tentang masa depan sekolah ini. Padahal tantangan pendidikan semakin kencang, terlebih dalam menghadapi kemajuan ini. Dalam menghadapi kemajuan janganlah lantas pongah dan terburu meninggalkan nilai lokal ke-Indonesiaan.

Budaya belajar orang Indonesia adalah dialog, dari dialog antar guru murid akan memicu sebuah pengetahuan yang baru, penemuan baru, dan model demokrasi baru dalam pendidikan. Demokratisasi pendidikan akan memicu murid bertumbuh kembang dengan terbuka dan visioner. Dari budaya dialog itulah akan tumbuh pikiran kritis. Kalau masih ada sekolah yang gurunya tidak mau dikritik atau sekolahnya tidak mau dikritik, segeralah beranjak dari sekolah itu. Sekolah itu idealnya membebaskan, bukan mengekang.

Belajar dari kearifan lokal yang terus digali oleh murid, lantas kemudian perlahan beradaptasi dengan kemajuan. Dalam hal ini untuk menyiasati apel yang lupa pada akarnya. Akar identitas budaya, sains, dan teknologi tradisional juga perlu dipelajari sebelum menyambut kemajuan kebudayaan-teknologi. Pendidikan akan indah jika berlandaskan pada kearifan lokal dan berorientasi ke kemajuan, kan?

Oleh: Marta Alfiani (Mahasiswa PGSD Universitas Turnojoyo)

Facebook Comments

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini