Pemerintah Pakistan Desak Biden Mematuhi Perjanjian AS dengan Taliban

Berita Baru, Internasional – Resmi menjabat awal pekan ini,  pemerintah Pakistan mendesak Joe Biden untuk mematuhi perjanjian damai pendahulunya dengan Taliban tentang diakhirinya konflik selama 20 tahun yang menewaskan ratusan ribu jiwa.

Pemerintahan Biden, sebagaimana dilansir dari Sputnik News, Sabtu (23/1), mengatakan akan meninjau kesepakatan damai pemerintahan Trump sebelumnya dengan kelompok militan Taliban untuk menilai apakah Taliban berpegang pada persyaratan perjanjian Februari 2020 atau tidak.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional, Emily Horne mengatakan pada Jumat (22/1), bahwa selama panggilan telepon antara Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, dan mitranya dari Afghanistan, Hamdullah Mohib Sullivan, “memperjelas niat Amerika Serikat untuk meninjau perjanjian AS-Taliban Februari 2020, termasuk untuk menilai apakah Taliban memenuhi komitmennya untuk memutuskan hubungan dengan kelompok teroris, untuk mengurangi kekerasan di Afghanistan, dan untuk terlibat dalam negosiasi yang berarti dengan pemerintah Afghanistan dan pemangku kepentingan lainnya. “

Kesepakatan itu ditandatangani antara AS dan Taliban di Doha, Qatar, setelah melalui negosiasi yang panjang dan tidak memasukkan pemerintah Afghanistan yang didukung AS di Kabul. Ini menetapkan bahwa jika Taliban menghentikan serangannya terhadap pasukan AS dan berjanji untuk meninggalkan terorisme, AS akan terus menarik sekitar 13.000 tentaranya dari negara itu.

Sebagai balasan karena telah menyediakan suaka bagi para teroris al-Qaeda yang menewaskan ribuan orang AS dalam serangan teroris 11 September 2001, AS menginvasi Afghanistan pada Oktober 2001 untuk menggulingkan Taliban. Sementara Taliban digulingkan, ia tetap menjadi kekuatan di pedesaan, melancarkan kampanye gerilya melawan pasukan pemerintah AS dan Afghanistan sejak saat itu.

Pekan lalu, Pentagon mengumumkan jumlah pasukannya hanya tersisa  2.500 dan semua pasukan AS yang tersisa diperkirakan akan meninggalkan negara Asia Tengah itu pada Mei. Namun, karena pemerintah Taliban dan Kabul belum mencapai kesepakatan, pertukaran militer terus berlanjut dan AS telah melakukan beberapa serangan udara yang menghantam posisi Taliban, yang memicu protes dari Taliban.

Awal bulan ini, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan, kepada Sputnik bahwa kelompok tersebut menganggap serangan itu melanggar perjanjian Doha dan “jika operasi terus dilakukan dengan pelanggaran yang disengaja, tentu saja, kami akan dipaksa untuk bereaksi, dan ini adalah tindakan provokatif.”

Negosiasi antara Taliban dan pemerintah Kabul, yang dianggap Taliban sebagai boneka Washington, dimulai pada bulan September tetapi berjalan lambat. Baru pada bulan Desember mereka mencapai kesepakatan tentang bagaimana memulai pembicaraan damai itu sendiri, yang dimulai pada awal Januari.

Pendekatan Biden ke Afghanistan

Dalam sebuah wawancara dengan CBS pada malam penandatanganan kesepakatan damai Februari 2020, Biden mencatat penentangan lamanya terhadap kehadiran besar AS di Afghanistan, Biden mengatakan: “Saya menginginkan jejak yang lebih kecil dari beberapa ribu orang untuk memastikan bahwa kita memiliki sebuah tempat di mana kami dapat beroperasi untuk menghentikan Al-Qaeda atau Daesh membangun kembali pijakan untuk menyerang Amerika Serikat.”

Namun demikian, Biden menegaskan bahwa jika setelah penarikan AS Taliban kembali berkuasa ,ia tidak akan bertanggung jawab.

Pada hari Kamis, Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa Biden telah mengarahkan badan-badan intelijen AS untuk menyelidiki laporan bahwa agen Rusia telah menawarkan bantuan kepada Taliban untuk membunuh tentara AS di negara itu. Kisah itu muncul di New York Times tahun lalu, yang memberikan kutipan tidak jelas tentang klaim tersebut, dan para pemimpin intelijen AS dengan tegas menolak cerita itu sebagai rumor. Selain itu, baik Rusia maupun Taliban membantah tuduhan tersebut.