PBB Melaporkan Banjir di Sudan Selatan Mempengaruhi 623.000 Orang

Berita Baru, Juba – Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan banjir di Sudan Selatan mempengaruhi 623.000 orang sejak Mei, di mana banyak dari mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka, kata Kantor PBB untuk Urusan Kemanusiaan (OCHA).

OCHA dalam sebuah catatan singkat pada Kamis (7/10) melaporkan bahwa sungai-sungai meluap setelah hujan lebat, membanjiri rumah-rumah dan pertanian di delapan dari 10 negara bagian di negara itu.

Negara bagian Jonglei dan Unity adalah yang paling parah terkena dampaknya, mewakili 58 persen dari mereka yang terkena dampak.

Pekerja bantuan menggunakan kano dan perahu untuk mencapai populasi yang terdampar, dengan lebih dari dua pertiga daerah yang terkena dampak sekarang menghadapi risiko kelaparan karena harga pangan melonjak, mencatat lonjakan 15 persen sejak Agustus..

“Sekolah, rumah, fasilitas kesehatan, dan sumber air terendam, berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan dasar,” tulis catatan tersebut.

“Akses fisik tetap menjadi tantangan utama bagi organisasi kemanusiaan untuk menilai dan menanggapi kebutuhan orang-orang yang terkena dampak banjir.”

Beberapa keluarga telah berhasil melarikan diri ke ibu kota, Juba, sementara yang lain telah mendirikan kamp darurat di sepanjang jalan raya, mengambil sedikit harta yang mereka dapat dari reruntuhan gubuk jerami tipis mereka.

Di beberapa bagian negara, kekerasan antara komunitas yang bersaing telah memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka sementara juga mempersulit upaya pekerja darurat untuk membantu komunitas yang dilanda banjir.

Tim PBB telah berjuang untuk mendapatkan bantuan ke Warrap, negara bagian barat laut yang dilanda kekerasan etnis, yang sekarang sedang berjuang melawan wabah campak.

Sementara itu, sekitar 80.000 orang telah mengungsi dari rumah mereka di negara bagian Khatulistiwa Barat di barat daya negara itu sebagai akibat dari pertempuran yang meletus pada bulan Juni, kata OCHA, dengan beberapa di antaranya melarikan diri ke Republik Demokratik Kongo.

Badan tersebut bulan lalu memperingatkan tentang persediaan yang terbatas dan kekurangan dana, dengan mengatakan bahwa mereka hanya menerima 54 persen dari $1,7 miliar yang dibutuhkan untuk membayar program-program di negara tersebut.

Kekurangan dana juga telah memaksa Program Pangan Dunia PBB untuk menangguhkan bantuan makanan kepada lebih dari 100.000 orang terlantar di Sudan Selatan, kata badan itu bulan lalu, memperingatkan pengurangan lebih lanjut kecuali menerima lebih banyak uang tunai.

Empat dari lima dari 11 juta penduduk Sudan Selatan hidup dalam “kemiskinan mutlak”, menurut Bank Dunia pada 2018, sementara lebih dari 60 persen penduduknya menderita kelaparan parah akibat gabungan efek konflik, kekeringan, dan banjir.

Sejak mencapai kemerdekaan dari Sudan pada 2011, negara muda itu telah berada dalam pergolakan krisis ekonomi dan politik kronis dan sedang berjuang untuk pulih dari perang saudara lima tahun yang menewaskan hampir 400.000 orang.

Meskipun gencatan senjata 2018 dan kesepakatan pembagian kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan wakilnya Riek Machar sebagian besar masih berlaku, itu sedang diuji dengan sangat sedikit, dengan sedikit kemajuan yang dibuat dalam memenuhi persyaratan proses perdamaian.