PB PON Papua Minta Anggarannya Tidak Dipotong

Berita Baru, Jayapura – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2020 di tanah Papua telah resmi ditunda oleh pemerintah pusat.

Awalnya gelaran olahraga terbesar tanah air tersebut akan dihelat pada Oktober 2020, tetapi harus ditunda selama setahun menjadi Oktober 2021 karena semakin merebaknya COVID-19 di Indonesia.

Menanggapi penundaan tersebut, Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua menggelar rapat koordinasi terkait penyusunan ulang stuktur anggaran pada Kamis (30/4) lalu.

Dalam rapat tersebut PB PON membahas tahapan kegiatan yang tetap harus dikerjakan pada tahun 2020 dan beberapa kegiatan yang harus ditunda sampai tahun depan.

Berkaitan dengan itu, Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda mengatakan, PON ditunda bukan berarti semua anggaran digeser untuk membiayai kegiatan lain atau untuk membiayai pencegahan penularan Covid-19 di Papua.

“Memang PON ditunda tapi bukan berarti anggaran juga dipangkas dan dialihkan ke kegiatan lain, karena ada tahapan-tahapan yang harus dikerjakan oleh panitia”. Kata Yunus Wonda, dikutip dari website PB PON 2020 Papua.

Menurut Yunus, persiapan dan penyediaan peralatan tetap berjalan seperti biasa. Karena peralatan harus dipesan dari luar negeri, dan kalau kita pesan bisa empat sampai tujuh bulan baru bisa sampai di Papua.

Namun demikian, imbuhya, beberapa tahapan lainnya sementara dihentikan termasuk pengadaan peralatan pertandingan PON.

“Jadi, saya ingin sampaikan soal anggaran, pemerintah sudah punya perhitungan dari mana dana yang dikeluarkan untuk penanganan Covid-19 ini, karena tidak ada jaminan APBD di bulan Januari 2021 bisa berjalan normal”. Jelasnya.

Meskipun begitu, Yusuf Wonda mengaku akan mengikuti kebijakan pemerintah apabila sebagian anggarannya dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.

Menurutnya Pemerintah Papua sebenarnya bisa mengefektifkan realokasi anggaran dari organisasi perangkat daerah (OPD) untuk percepatan penanganan COVID-19, daripada memotong dana PON.

“Untuk masalah kemanusian tidak menjadi masalah jika anggaran di potong, tetapi masih banyak pos anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bisa digeser untuk penanganan Covid-19 di Papua”. Bebernya.[*]