Pasca Pembelian Twitter, Elon Musk Dapat Peringatan dari Uni Eropa: ‘Kami Punya Aturan’

Berita Baru, Brussel – Pasca pembelian Twitter, Milyader Elon Musk dapat saja mengadaptasi dan ‘mereformasi’ Twitter sesuai dengan keinginannya, namun Uni Eropa memperingatkan bahwa blok tersebut memiliki aturan ketat untuk platform media sosial online, terutama dalam konten ilegal.

Peringatan itu muncul dari Komisioner Eropa untuk Pasar Internal, Thierry Breton sehari setelah pengumuman resmi pembelian Twitter pada Senin (25/4) oleh Elon Musk seharga Rp 629 triliun.

“Terserah bagaiaman Twitter untuk menyesuaikan diri … dengan aturan kami,” kata Thierry Breton kepada Reuters, Selasa (26/4).

“Saya pikir Elon Musk mengenal Eropa dengan sangat baik. Dia tahu betul bahwa kami memiliki beberapa aturan untuk industri otomotif … dan dia mengerti itu. Jadi di Eropa, untuk melindungi kebebasan berbicara dan untuk melindungi individu, setiap perusahaan akan harus memenuhi kewajiban ini,” imbuhnya.

Sebagai orang terkaya dunia, Musk menyebut dirinya sebagai seorang absolutis kebebasan berbicara dan mengkritik moderasi Twitter terhadap platform yang sangat berpengaruh yang dihuni oleh jutaan pengguna dan pemimpin global.

“Baik itu mobil atau media sosial, perusahaan mana pun yang beroperasi di Eropa harus mematuhi aturan kami – terlepas dari kepemilikan saham mereka… Dia akrab dengan aturan Eropa tentang otomotif, dan akan cepat beradaptasi dengan Digital Services Act (DSA),” imbuh Breton di Twitter, Selasa (26/4).

UE memiliki aturan di mana konten terlarang offline juga dilarang online, kata Breton.

Di bawah Undang-Undang Layanan Digital (DSA) yang disetujui oleh 27 negara anggota dan anggota parlemen Uni Eropa minggu lalu, unit Alphabet Google, Meta dan platform online besar lainnya akan menghadapi risiko denda yang besar jika mereka tidak mengendalikan konten ilegal.

Breton mengatakan platform besar dengan lebih dari 45 juta pengguna harus memiliki lebih banyak moderator daripada yang lebih kecil, termasuk moderator dalam setiap bahasa Eropa, dan mereka harus membuka algoritme mereka kepada regulator.

Di bawah DSA, perusahaan teknologi besar menghadapi denda hingga 6% dari pendapatan global mereka karena melanggar aturan, sementara pelanggaran berulang dapat membuat mereka dilarang melakukan bisnis di UE.

Aturan baru melarang iklan yang ditujukan untuk anak-anak atau berdasarkan agama, jenis kelamin, ras dan pendapat politik.

Kritik terhadap pengambilalihan Twitter oleh Musk khawatir itu akan berarti lebih sedikit moderasi dan pemulihan kembali individu yang dilarang, termasuk mantan Presiden AS Donald Trump.

Breton mengatakan dia tidak berniat ikut campur dalam pertanyaan Trump karena hal-hal seperti itu sekarang akan diatur di Eropa dan dewan perusahaan tidak akan memiliki suara.

“Ingat, ruang informasi bukan milik perusahaan swasta mana pun,” katanya. “Ruang informasi adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai politisi. Seperti ruang teritorial … ruang udara, ruang digital kita adalah tanggung jawab kita untuk berorganisasi.”