Optimalkan Kepesertaan, Pemkab Gresik dan BPJS Kesehatan Teken MoU Program JKN

Berita Baru, Gresik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang optimalisasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang di daftarkan oleh Pemkab Gresik.

Penandatanganan kerjasama tersebut diteken langsung oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, Tutus Novita Dewi di ruang rapat Graita Eka Praja Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Selasa (11/01).

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyampaikan, Pemkab Gresik berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018.

“Program JKN-KIS sejalan dengan Nawa Karsa yaitu semua masyarakat Gresik bisa mengakses pelayanan kesehatan, Saat ini penduduk Kabupaten Gresik yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS Sejumlah 1.012.604 jiwa dari total keseluruhan 1.283.961 jiwa, dan Pemerintah Daerah telah berkontribusi mendaftarkan sejumlah 171.000 penduduk,” ujarnya.

“Bagi Masyarakat yang belum terdaftar bisa mendaftar mandiri atau secara bertahap akan di daftarkan supaya segera diwujudkan Universal Health Coverage (UHC) secara bertahap,” imbuhnya.

Pemkab Gresik berharap dengan adanya kerjasama ini, BPJS Kesehatan beserta fasilitas Kesehatan dan semua Stakeholdee bisa bersinergi untuk mengoptimalkan JKN-KIS dan terus meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Gresik secara merata.

“Kebijakan ini perlu peran aktif dan komitmen Stakeholder terkait, Dispendukcapil berperan dalam proses Validasi data kependudukan peserta PBPU dan BP yang didaftarkan, Dinas Sosial berperan dalam proses Verifikasi peserta PBI dan BP yang didaftarkan dan Dinas Kesehatan berperan dalam pemenuhan premi dan menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi peserta yang didaftarkan,” tandasnya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan cabang Gresik, Tutus Novita Dewi mengatakan, program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program negara yang terlaksana atas amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, yang menjelaskan tugas BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memasuki tahun kesembilan penyelenggaraan program JKN-KIS. Tercatat hingga 10 Januari 2022, jumlah kepesertaan Program JKN-KIS telah mencapai lebih dari 272 juta jiwa, khusus untuk di Kabupaten Gresik sendiri alhamdulillah telah mencapai 78.87% atau 1.012.604 jiwa dari total keseluruhan 1.283.961 jiwa.

Rinciannya, peserta segmen PBI APBN dengan jumlah 359.890 jiwa, segmen PPU dengan jumlah 332.909 jiwa, segmen PBPU dengan jumlah 174.331, segmen PBI APBD dengan jumlah 126.399 jiwa dan segmen BP dengan jumlah 19.075 jiwa. Adapun penduduk yang saat ini belum mempunyai akses pelayanan Kesehatan JKN-KIS kemungkinan disebabkan karena kemampuan bayar yang rendah khususnya untuk segmen peserta PBPU atau mandiri.

“Capaian kepesertaan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Gresik bersinergi dengan Pemkab Gresik untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensinergikan Program Jaminan Kesehatan,” ungkapnya.

Pihaknya berharap adanya sinergi ini dapat bermanfaat dan turut serta andil untuk terus menyukseskan pelaksanaan Program JKN-KIS, serta mewujudkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi penduduk PBPU dan BP Pemda yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

“Mudah mudahan kerja sama ini dapat senantiasa terjalin dengan baik dan terlaksana sesuai dengan wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing pihak. Tentunya kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi ini. Semoga kolaborasi ini dapat terus berjalan lebih baik untuk tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya,” pungkas Tutus.

Tampak hadir dalam acara tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suyono, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Nuri Mardiana, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Misbahul Munir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dr. Mukhibatul Khusnah, Kepala Dinas Sosial Kab. Gresik, dr. Ummi Khoiroh, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Nurlailie Indah K.