Kongres ke-29 Notaris Dunia, Presiden Ingatkan Tantangan Era Disrupsi

Berita Baru, Jakarta – Dengan penegasan soal perlunya segenap kalangan untuk berubah di era disrupsi, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Kongres ke-29 Notaris Dunia yang digelar di Jakarta Convention Center, pada Kamis, (28/11/2019).

Kongres yang dihadiri oleh para notaris dari puluhan negara anggota International Union of Notaries (UINL) tersebut mengangkat sejumlah tema yang salah satunya ialah mengenai tantangan di era revolusi industri 4.0 yang harus dihadapi para notaris di seluruh dunia.

“Di era disrupsi dan perkembangan teknologi ini, pemerintah dituntut bergerak cepat dan lebih lincah dalam menghadapi perubahan. Pelayanan birokrasi yang sebelumnya dianggap berbelit harus dapat disederhanakan melalui pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan pelayanan yang cepat,” ujarnya.

Disrupsi teknologi, lanjut Jokowi, bisa kita manfaatkan untuk mengubah proses bisnis dan budaya kerja yang sudah bertahan bertahun-tahun. Inovasi teknologi bisa membuat yang dulunya lambat, ruwet, dan berbelit-belit menjadi lebih sederhana dan cepat.

“Presiden melihat bahwa inovasi teknologi dapat melayani dan meningkatkan hampir seluruh kegiatan kenotarisan. Seperti misalnya pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara autodebet untuk notaris, ujian pengangkatan notaris, registrasi pengangkatan notaris, dan sebagainya,” terangnya.

Di Indonesia, pemerintah juga berupaya untuk mendukung kemajuan teknologi dengan meningkatkan akses kepada layanan telekomunikasi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

“Sejak 2015 lalu, pemerintah melakukan investasi infrastruktur konektivitas digital yang cukup besar dengan membangun jaringan tulang punggung serat optik sepanjang 12.128 kilometer yang dikenal dengan nama Palapa Ring,” katanya.

Proyek tersebut telah diselesaikan pada Oktober 2019 lalu sehingga memberikan fasilitas untuk seluruh pihak memberikan layanan komunikasi, utamanya ke wilayah Indonesia bagian timur.

“Sehingga dengan jalan tol internet itu seluruh kabupaten dan kota di Indonesia (dapat) terhubung dengan internet. Tahap selanjutnya adalah menyambung infrastruktur digital ini dengan kegiatan-kegiatan produktif,” ujarnya.[]