Naomi Marasian dan Dilema Kebijakan Perhutanan Sosial

Berita Baru, Tokoh – “Dalam bayangan kami yang paling jauh, kebijakan Perhutanan Sosial ini seolah merupakan upaya Jakarta (Pemerintah) untuk menjauhkan kami dari tanah kami sendiri.”

Itulah sindiran keras yang lebih menyerupai puncak dari kegelisahan Naomi Marasian Direktur Eksekutif Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PtPPMA) Papua terhadap pemerintah dalam sesi Perspektif Beritabaru.co pada Selasa (23/3).

Dalam benak Naomi, masyarakat adat Papua akan lebih efektif dan santai dalam mengelola hutan tanpa adanya regulasi seperti Perhutanan Sosial, khususnya skema Hutan Desa. Regulasi hanya akan membuat masyarakat berpikir bahwa yang mereka kelola bukanlah tanahnya sendiri dan ini tentu cukup mengganggu.

“Padahal kan itu semua tanah kami, tanah masyarakat adat,” ujar Naomi dalam acara yang diselenggarakan oleh Beritabaru.co bekerja sama dengan The Asia Foundation, UKaid, dan The David Lucile and Packard Foundation pada Selasa (23/3).

Aturan-aturan seperti itu, Naomi melanjutkan, seolah merupakan strategi pemerintah untuk mengklaim hutan Papua dan kemudian dikelola sendiri dengan mitra-mitra “kapitalis”-nya.

Untuk yang terakhir, Naomi menyayangkan sekali seandainya itu benar. Sebab baginya, yang harus dilakukan pemerintah adalah membimbing masyarakat Papua, membantunya, serta mendorong agar mereka bisa mengelola hutannya dan nantinya bisa mencari mitra usahanya sendiri.

“Jadi yang bermitra di sini bukan pemerintah, bukan Jakarta, tapi Papua,” tegas Naomi.

Persoalan Tanah, persoalan jati diri

Salah satu yang membuat Naomi gemas sedemikian rupa adalah semacam paradigma yang sudah ia pegang selama ini sebagai bagian dari masyarakat adat Papua.

Yaitu bahwa tanah Papua adalah bagian dari diri masyarakat Papua, khususnya anak-anak Papua. Salah satu kebanggaan anak-anak, menurut Naomi, ketika sedang bersinggungan dengan teman-temannya di sekolah yang berbeda suku, adalah kepemilikan tanah.

“Anak-anak itu bangga ketika tahu, dirinya memiliki tanah yang kaya dan luas,” kata Naomi dalam acara bertajuk Perempuan dan Keberlanjutan Perhutanan Sosial ini.

Alasan yang mendasari paradigma ini sesungguhnya merujuk pada nasib generasi Papua kelak. Masyarakat adat Papua memiliki kekhawatiran yang tinggi tentang nasib anak-anak mereka ke depan ketika tanah Papua habis terjual atau bahkan tercuri.

Saking khawatirnya, suatu adagium muncul di antara para mama Papua yaitu, “Kami tidak melahirkan tanah, kami melahirkan anak, jika tanah hilang, anak-anak akan tinggal di mana?”

“Jadi, saya harap, mama-mama itu jangan sampailah menjual tanahnya. Tanah bukan untuk dijual, tapi dikelola!” Tegas Naomi.

Perhutanan Sosial: produk kebijakan yang bercanda

Meski menolak, Naomi tidak memiliki kuasa apa pun terkait Perhutanan Sosial untuk Papua selain menganggapnya sebagai realitas yang harus diperjuangkan.

Satu celah yang Naomi berhasil menangkap tentang Perhutanan Sosial adalah betapa kebijakan ini tidak serius. Kenyataan bahwa tidak adanya turunan atau terjemahan regulasi sampai level terbawah merupakan alasan mengapa Naomi menyebut demikian.

“Ini belum lagi kalau kita bicara tentang sengketa di antara kementerian, di pusat sana. Jadi kalau memang benar niat dan serius, pasti hal-hal teknis seperti itu tidak akan ada,” ungkapnya.

Selain itu, Naomi melanjutkan, satu hal yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah soal Perhutanan Sosial adalah betapa sistem kepemilikan di masyarakat Papua adalah kolektif, sehingga ukurannya bukan personal tetapi suku atau marga. Jadi, alangkah lebih baiknya, jika pemerintah memperhatikan aspek ini sebelum bicara tentang skema hutan adat ataupun hutan desa.

Adapun terkait peran perempuan, Naomi menyampaikan bahwa para mama memiliki peran yang seimbang dengan para bapak. Untuk kasus produksi minyak kelapa, para bapak mendapatkan bagian mengambil kelapa, sedangkan para mama memerasnya.

Meski demikian, untuk ukuran pergi ke hutannya, para mama memiliki intensitas lebih tinggi, bahkan banyak dari mereka sampai pergi ke rawa-rawa guna mencari ikan untuk dibuat lauk.

“Ya itu murni faktor geografis ya. Alam yang mengajari kami begitu, para mama-mama Papua. Tapi yang jelas, relasi kami dan para bapak-bapak itu saling melengkapi,” ujar Naomi.