Musrenbang RKPD 2023, Gresik Disebut Penyumbang Investasi Terbesar di Jatim

Berita Baru, Gresik – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) rencana kerja tahun 2023 yang digelar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur di Surabaya, Selasa (19/4).

Agenda ini sebagai upaya menyusun rencana pembangunan (RKPD) dan isu-isu strategis beserta arah kebijakan yang akan dijalankan Pemprov Jatim selama satu tahun ke depan. Sekaligus menjadi wadah untuk mencapai kesepakatan dan pembentukan komitmen antar stakeholder dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.

Musrenbang secara resmi dibuka oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah serta diikuti oleh 37 Kabupaten/Kota lain yang ada di Jatim. Baik dari unsur organisasi masyarakat maupun akademisi, mereka diundang untuk bersama-sama memberikan masukan untuk pembangunan di Jatim.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah penyumbang investasi terbesar di Jatim tahun 2021.

“Kabupaten Gresik tercatat menyumbang 3,6 triliun atau sebesar 20,2% dari total investasi di Jatim,” kata Khofifah.

Ia lantas memaparkan tujuh prioritas pembangunan Jatim tahun 2023. Ketujuh prioritas tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional 2023.

“Antara lain, pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur,” beber dia.

Selanjutnya peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Kemudian peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, dan terakhir adalah peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur.