Selain Melestarikan Budaya, Musisi Angklung Malioboro Menjadi Sumber Ekonomi Masyarakat

Berita Baru, Daerah – Musisi angklung Malioboro menjadi salah satu destinasi yang ciamik untuk dinikmati. Meski hanya mewujud grup yang menampilkan berbagai instrumen lagu menggunakan angklung dan seperangkat alat musik lainnya, nyatanya banyak masyarakat yang suka dengan nada tersebut.

Diantara musisi angklung Malioboro yang cukup tua dan ternama adalah grup Carekhal dan Calungfunk. Dua grup itu berhasil mengangkat instrumen kedaerahan menjadi salah satu musik yang digemari masyarakat ditengah-tengah gempuran globalisasi yang kian tajam.

Apalagi, Carekhal dan Calungfunk juga melengkapinya dengan seperangkat gamelan, kenong, hingga penari daerah sehingga rona-rona kebudayaan leluhur tetap lestari.

Dibalik itu semua, para personil musisi angklung Malioboro mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Aktivitas mereka pun kemudian terhenti karena adanya PPKM pada Januari 2021. Meski keadaan sudah new-normal, tetap saja musisi angklung Malioboro belum bisa tampil. Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro, mereka belum diberi izin untuk tampil. Padahal band-band akustik dan beberapa gelaran kebudayaan lain sudah dengan leluasa manggung di Malioboro.

Ketidakadilan itu lalu menjadi penghambat ekonomi bagi para personil musisi angklung. Mereka saat ini luntang-lantung sembari mengurus perizinan ke pemerintah setempat yang tak kunjung menemukan titik terang.

Kraton Jogja Enggan Menerima dan Mengakomodir

Dalam audiensi dengan Komisi D DPRD Kota Jogja pada Rabu (8/3) yang dilakukan oleh grup Carekhal dan Calungfunk, dijelaskan bahwa memang saat ini Malioboro sedang ada sterilisasi dari berbagai hal yang dianggap tidak memiliki visi komis dengan Kraton Jogja. Apalagi dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Malioboro bakal didaftarkan sebagai walah satu warisan budaya di UNESCO.

“Jadi, Malioboro dalam dua tiga tahun ke depan bakal dinilai oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya. Ini yang membuat apa-apa yang ada di Malioboro dibersihkan jika tidak sesuai dengan tata nilai kosmis filosofis miliki kraton,” ujar Krisnadi Setayawan selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja (8/3).

Jika pelarangan angklung untuk tampil di Malioboro karena tidak sesuai dengan visi kosmis Kraton Jogja, seharusnya hal yang sama juga berlaku ke band akustik yang justru musik ini lahir dari peradaban Eropa, bukan Nusantara.

Lebih lanjut, Krisnadi menyoroti Malioboro yang sebenarnya cacat administrasi. Kendati secara struktural warisan cagar budaya itu di bawah naungan DPRD Kota Jogja Komisi B dan Komisi D, namun pada faktanya Kraton Jogja memilki andil kuasa yang penuh.

“Meskipun secara cagar kebudayaan UPT Malioboro itu berada dibawah Dinas Kebudayaan yang menjadi mitra di Komisi B DPRD DIY, hampir 90 % anggaran mereka itu dari dana keistimewaan Propinsi DIY. Sehingga secara kewenangan lebih ke propinsi,” tegasnya.

Musisi Angklung Malioboro Menghidupi Banyak Orang

Muhammad Endri dari LKBH Pandawa selaku pendamping hukum grup Carekhal dan Calungfunk menegaskan jika musisi angklung Malioboro mengandung hajat ekonomi banyak orang.

“Musik angklung Malioboro tidak hanya menyangkut satu dua orang saja, melainkan lebih dari 50 -an orang yang menjadi satu-satunya mata penceharian mereka. Seharusnya, musisi angklung Malioboro diperbolehkan untuk tampil kembali, toh ini sesuai dengan Peraturan Wali Kota pasal 9 ayat 2 yang menyatakan jika UPT berkewajiban untuk membina dan memfasilitasi seniman-seniman Malioboro,” pungkasnya.