Militer India Lebih Siap Hadapi Tantangan di Perbatasan

Berita Baru, Internasional – Pada hari Senin (30/12), pemerintah India menunjuk Panglima Angkatan Darat Jenderal Bipin Rawat sebagai Kepala Staf Pertahanan (CDS), sebuah pos yang baru dibuat oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Sebagai CDS, sang jenderal akan bertindak sebagai penasihat militer utama untuk Kementerian Pertahanan India.

Dilansir dari Sputnik News, Selasa (31/12), Jenderal Bipin Rawat, yang telah mengambil alih jabatan sebagai Kepala Staf Pertahanan (CDS) pertama di negara itu, mengatakan bahwa Angkatan Darat India lebih siap untuk menghadapi tantangan di sepanjang perbatasan Pakistan dan China.

“Ya, mereka lebih siap. Saya berterima kasih kepada semua prajurit Angkatan Darat India yang mendukung saya dalam tiga tahun terakhir masa jabatan saya,”  laporan dari media India yang mengutip perkataan Jenderal Rawat.

Panglima baru itu juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada penggantinya Letnan Jenderal Manoj Naravane, yang dipersiapkan untuk mengambil alih jabatan sebagai panglima militer baru pada hari Selasa (31/12). Ia berharap bahwa “Angkatan Darat India akan melihat tantangan yang lebih besar” di bawah komandonya.

Jenderal Rawat cukup berani dan bertanggung jawab ketika terjadi ketegangan antara tentara India dan China di Doklam selama hampir dua bulan. Ketika pasukan India keberatan dengan kegiatan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok di wilayah tersebut.

Wilayah Doklam jatuh di dekat perbatasan India, China dan Bhutan. Dokumen-dokumen militer yang dirilis oleh India dan Beijing pada Juli 2019 mengindikasikan bahwa konflik antara dua saingan strategis Doklam pada 2017 masih hidup.

Ketegangan meningkat antara dua negara pemilik senjata nuklir itu sejak 14 Februari, ketika 40 personil keamanan India terbunuh dalam serangan bom bunuh diri di Kashmir yang dilakukan oleh kelompok teror yang bermarkas di Pakistan.

Pada bulan Agustus, India mencabut Pasal 370 tentang status khusus Kashmir. UU itu mengubahnya menjadi wilayah serikat yang dikelola secara federal dan memisahkannya dari Ladakh, wilayah persatuan lainnya. Ini membuat Pakistan jengkel, mendorongnya untuk mengangkat masalah itu di PBB dan forum internasional lainnya.