Mendagri Siapkan Opsi Khusus, Jika Pandemi COVID-19 Berlanjut Sampai 2021

Berita Baru, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, menyiapkan dua opsi skenario khusus untuk memgatasi pandemi Covid-19 jika berlanjut sampai 2021.

“Karena harus melakukan perencanaan di tengah ketidakpastian, sekali lagi meskipun kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar krisis ini bisa berakhir di tahun ini juga, namun kita harus juga siapkan juga dua skenario jika ini berlanjut,” tutur Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5).

Menurut Mendagri, opsi pertama jika wabah ini berlanjut maka akan fokus pada penanganan Covid-19. Mulai dari mencegah penyebarannya, memperkuat sistem kekebalan tubuh warga, memperkuat kapasitas dan sistem kesehatan, ketahanan pangan, pengembangan industri alat kesehatan, dan mendukung jaring pengaman sosial.

“Selain itu, pemerintah menjaga agar dunia usaha tetap bisa hidup agar ekonomi tetap berjalan meskipun lamban dibandingkan sebelumnya,” urainya.

Mendagri menegaskan untuk opsi kedua, yang harus diprioritaskan adalah program-program yang mendesak bagi skala nasional.

“Strategis sifatnya dan kemudian program yang mendesak, untuk tingkat kewilayahan atau daerah itu sendiri yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.

Sedangkan, bila pandemi Covid-19 ini berakhir tahun ini, maka 2021 pemerintah harus fokus pada pemulihan ekonomi.

“Tahun 2020 selesai krisis ini maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia menuturkan, ada lima program pembangunan Indonesia lima tahun ke depan yang menjadi patokan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Akan tetapi, rencana itu terkendala karena adanya wabah virus corona.

“Semua itu berubah atau terkendala dengan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya yakni krisis yang dipicu oleh Covid-19,” ungkapnya.

Ia menyatakan lima program itu di antaranya pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi, penyederhanaan birokrasi untuk mendorong investasi, dan transformasi ekonomi.