Mayoritas Pemilih Partai Koalisi dan Oposisi Pemerintah Tentang Penundaan Pemilu

Berita Baru, Jakarta – Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA mendapati mayoritas pemilih Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 dan mayoritas responden yang merasa puas dengan kinerja pemerintah menentang adanya penundaan Pemilu 2024.

Hal tersebut sebagaimana terpotret dalam rilis survei terbaru dari LSI-Denny JA bertajuk “Komposisi Pro-Kontra Isu Penundaan Pemilu & Presiden Tiga Periode Serta 4 Alasan Mengapa Potensial Layu Sebelum Berkembang” yang digelar secara virtual, Kamis (10/3).

Survei LSI-Denny JA digelar secara tatap muka pada tanggal 23 Februari hingga 3 Maret 2022 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki margin of error (Moe) sebesar 2,9 persen.

Peneliti LSI-Denny JA, Adian Sopa menyebut pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 lebih banyak yang menolak penundaan Pemilu 2024, persentasenya mencapai sebesar 58,1 persen. “Hanya sebesar 34,7 persen yang menyatakan mendukung penundaan pemilu,” katanya,

Sementara responden yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, sebesar 65,1 persen menentang penundaan pemilu. Hanya 26,7 persen yang menyatakan setuju dengan wacana penundaan pemilu.

“Sedangkan pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan pemilu jauh lebih besar yaitu sebesar 87,3 persen. Dan hanya 6 persen yang menyatakan setuju,” tutur Adian Sopa.

Bahkan, survei terbaru LSI Denny JA tersebut juga menunjukkan mayoritas pemilih partai koalisi Jokowi ataupun oposisi juga menentang penundaan pemilu 2024. Mayoritas pemilih PKB (66,2%), Golkar (80,5%), dan PAN (93,7%) menolak penundaan pemilu.

“Dari sisi partai kita bisa lihat mayoritas menyatakan ketidaksetujuannya dengan penundaan pemilu, baik dari PKB yang ketumnya menyatakan keinginan menunda pemilu karena alasan ekonomi dan sebagainya, ternyata 66,2 persen dari pemilih PKB itu menyatakan menolak usulan penundaan pemilu,”  ungkap Ardian Sopa.

Sebagaimana diketahui, PKB, Golkar, dan PAN merupakan partai koalisi pemerintah yang mendukung penundaan Pemilu 2024. Selain mereka, PSI ikut mendukung.

Menurut Ardian Sopa ada empat alasan mengapa wacana penundaan pemilu ditentang. Pertama, tidak ada alasan kuat dan darurat serta tak sesuai dengan amanat UUD 1945. Kedua, jumlah kursi partai DPR penolak wacana penundaan pemilu lebih banyak dari yang mendukung. Ketiga, karena masyarakat luas menolak. Alasan terakhir, berpotensi menimbulkan kerusuhan.

“Berpotensi melahirkan kerusuhan dan penganjur penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan dicap sebagai musuh rakyat dan pengkhianat reformasi,” papar Ardian.

“Memperpanjang periode kekuasaan tanpa alasan yang kuat akan segera menjadi isu kezaliman dan kesewenang-wenangan. Di tengah kesulitan ekonomi, isu ini mudah menjelma menjadi kerusuhan sosial,” imbuhnya.

Atas temuan tersebut LSI Denny JA memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Rekomendasi pertama menghentikan manuver penundaan pemilu dan presiden tiga periode karena tak ada alasan kuat. Kedua Presiden Jokowi perlu mengikuti ketegasan partainya sendiri. PDIP secara keras dan tegas menolak penundaan pemilu dan presiden tiga periode.

Selanjutnya, gagasan penundaan pemilu dan presiden tiga periode dicurigai publik berasal dari satu faksi dalam istana sendiri tapi ditentang oleh faksi lain yang lebih besar juga dari istana. 

“Pemerintah sedang fokus dengan penanggulangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode akan menjadi energi negatif yang memecah fokus pemerintah,” tukasnya.