Berita

 Network

 Partner

KPK Tetapkan Edhy Prabowo sebagai Tersangka, Pegawai KKP Bekerja Seperti Biasa
Suasana kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (Foto: Istimewa)

KPK Tetapkan Edhy Prabowo sebagai Tersangka, Pegawai KKP Bekerja Seperti Biasa

Berita Baru, Jakarata – Aktivitas perkantoran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipastikan berjalan seperti biasa pasca penetapan status hukum Menteri Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Kami pastikan, layanan terhadap masyarakat tetap berjalan,” kata Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam keterangan resmi, Kamis (26/11).

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran nomor B-835/SJ/XI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Lingkup KKP yang ditandatangani oleh Antam Novambar pada 25 November 2020.

Antam meminta seluruh pegawai di lingkungan KKP agar tetap bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas secara optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, baik di rumah, di perjalanan dan di tempat kerja. 

Berita Terkait :  Silaturahmi ke KR, Gus Menteri: Dana Desa Difokuskan ke Pemberdayaan Desa

Selain itu, Antam juga meminta para pegawai tetap fokus dan semangat dalam bekerja, serta menjaga soliditas internal KKP. menurutnya, hal tersebut penting dilakukan sebab pelayanan prima ke masyarakat merupakan prioritas utama KKP. Ia juga meminta para pegawai menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK. 

“Kita fokus saja bekerja, melayani masyarakat,” tegas Antam. 

Sementara itu, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, Menteri Sekretaris Negara sesuai arahan Presiden Joko Widodo, telah mengeluarkan surat tertanggal 25 November 2020 yang berisi penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim. 

Penugasan ini berlaku hingga ditetapkannya Pelaksana Harian (Plh.) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Presiden. 

Berita Terkait :  Moeldoko Tidak Turut Hadir dalam Jumpa Pers Perdana Pengurus Demokrat versi KLB

“Berkenaan dengan status hukum Menteri Edhy, pihak KKP telah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan hukumnya,” tandas Antam.