Tidak Ada Nama Soeharto pada Kepres 1 Maret Jokowi, Mahfud MD: Bukan Buku Sejarah

Berita Baru, Jakarta – Tidak dicantumkannya nama Soeharto di dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara menuai banyak respons dari beberapa pihak.

Bahkan beredar di media sosial unggahan berita berjudul ‘Jokowi Keluarkan Keppres Serangan Umum 1 Maret, Nama Jenderal Soeharto Dihilangkan’, Rabu, 2 Februari 2022.

Mengomentari pemberitaan itu, Sekretaris Kabinet RI pada Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam mempertanyakan kebenaran kebijakan Presiden Jokowi tersebut.

“Apa benar berita ini?…Sebagai aktivis saya kritis…tapi Nama Pemimpin yang telah Berjasa untuk RI, tercatat dlm Sejarah RI, tetap saya hormati, dan doakan jasa amalan pengabdiannya…tidak ada dendam; dan main hapus namanya…,” tulis Dipo Alam dalam akun Twitternya, Rabu (2/3).

Tak ketinggalan, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu juga turut bereaksi dengan adanya kabar tersebut. “Kok gini amat sih ?,” ujarnya melalui akun @msaid_didu.

Menanggapi luasnya pemberitaan itu, Menkopolhukam angkat bicara. Ia menegaskan bahwa nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Keppres yang sumbernya komprehensif.

“Keppres tersebut bukan buku sejarah tapi penetapan atas 1 titik krusial sejarah. Keppres tersebut tidak menghilangkan nama Soeharto dan lain-lain dalam SU 1 Maret 1949. Nama dan peran Soeharto disebutkan di Naskah Akademik Keppres yang sumbernya komprehensif,” tulis Mahfud di akun Twitter-nya (3/3).

Lebih lanjut Mahfud mengungkap di dalam konsiderans ditulis nama HB IX, Soekarno, Hatta, Sudirman sebagai penggagas dan penggerak.

“Peran Soeharto, Nasution, dan lain-lain ditulis lengkap di Naskah Akademik. Sama dengan naskah Proklamasi 1945, hanya menyebut Soekarno-Hatta dari puluhan founding parents lainnya,” tegasnya.