Kedutaan Besar China Kecam Kunjungan PM Inggris ke Taiwan dan Menyebutnya Sebagai “Pertunjukan Politik”

Berita Baru, Internasional – Kedutaan Besar China di London mengecam kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Liz Truss ke Taiwan pada Selasa (16/5) dan menyebutnya sebagai “pertunjukan politik.”

“Kunjungan politisi Inggris Liz Truss baru-baru ini ke Taiwan adalah pertunjukan politik berbahaya yang tidak akan merugikan Inggris,” kata kedutaan di situs web.

“Langkah provokatif ini telah menyebabkan kemarahan yang kuat di kalangan rakyat Tiongkok dan akan ditolak dengan tegas oleh orang-orang yang memiliki hati nurani dari semua lapisan masyarakat.”

Seperti dilansir dari Sputnik News, Kedutaan menambahkan bahwa ancaman terbesar bagi perdamaian di Selat Taiwan sekarang adalah kegiatan ‘kemerdekaan Taiwan’ dan keterlibatan serta dukungan pasukan asing untuk mereka.

“Dengan memainkan ‘kartu Taiwan’ dan terlibat dalam pertunjukan politik, Truss dan sejenisnya berkolusi dengan pasukan separatis ‘kemerdekaan Taiwan’ untuk memprovokasi konfrontasi dan meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan. Apa yang mereka lakukan telah sepenuhnya mengungkapkan niat jahat mereka,” bunyi pernyataan itu.

Sebelumnya pada hari Selasa, media Taiwan melaporkan Truss tiba di Bandara Internasional Taoyuan dan disambut oleh Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu. Dia diperkirakan akan memberikan pidato Rabu pagi di Taipei dengan judul “Taiwan: Di Garis Depan Kebebasan dan Demokrasi.”

Truss mengumumkan kunjungannya minggu lalu.
Pekan lalu, ketua Komite Urusan Luar Negeri majelis rendah parlemen Inggris, mengkritik keras keputusan Truss untuk mengunjungi Taiwan dan menyebut perjalanan itu “perfomatif” dan “jenis diplomasi terburuk” untuk Instagram (dilarang di Rusia karena ekstremisme), memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan eskalasi yang serius di kawasan, seperti yang terjadi setelah kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022, seperti dikutip oleh The Guardian.

Taiwan, yang telah diperintah secara independen dari China daratan sejak 1949, dipandang oleh Beijing sebagai provinsinya, sementara Taipei — sebuah wilayah dengan pemerintah terpilihnya sendiri — mempertahankannya sebagai negara otonom tetapi berhenti mendeklarasikan kemerdekaan.

Beijing menentang setiap kontak resmi negara asing dengan Taipei dan menganggap kedaulatan China atas pulau itu tidak dapat disangkal.