Jelaskan Istilah PPKM, Ketua KPC-PEN: Kita Tidak Lockdown
Berita Baru, Jakarta – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menjelaskan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan dilakukan pada 11-25 Januari 2021 di Jawa dan Bali.
Airlangga menegaskan istilah PPKM ini bukanlah karantina wilayah atau lockdown, melainkan hanya pembatasan mobilitas warga yang diperketat.
“Sekali lagi kita tidak melakukan lockdown, kita hanya pembatasan bukan pelarangan dan tentu ini sudah dipertimbangkan dan dibahas secara mendalam berdasarkan data-data yang ada dan mengantisipasi lonjakan akibat liburan,” ujar Airlangga dalam jumpa pers daring yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Kamis (7/1).
Airlangga berharap PPKM ini dapat menghambat transmisi Covid-19. Pembatasan ini sekaligus momentum untuk menambah kapasitas isolasi rumah sakit hingga 25-30 persen.
Airlangga mengaku, PPKM ini dalam aturannya tetap memperhatikan aspek ekonomi dan kesehatan secara beriringan.
“Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk mendorong kedisiplinan, bunyinya kedisiplinan penanganan kesehatan. Ditambah lagi minggu depan itu akan mulai vaksinasi dan memang beberapa negara seperti di Inggris saat menyelenggarakan vaksinasi mereka menyelenggarakan lockdown,” terang Airlangga.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan pemberlakuan PPKM ini dilatarbelakangi kasus aktif Covid-19 yang terus meningkat, bahkan mengalami lonjakan 50 persen dalam sebulan.
Kondisi itu, menurut Doni, akan berimplikasi pada fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang bakal kewalahan dalam menangani lonjakan pasien.
“Perlu ada langkah-langkah yang tepat dan terukur agar kasus aktif ini tidak meningkat, dan kita bisa mengendalikan masyarakat agar tidak semakin banyak yang terpapar,” kata Doni.
Doni meyakini, sesuai studi dan pengalaman bahwa pembatasan mobilitas warga dapat meminimalisir kasus covid-19 di tanah air.
“Berdasarkan pengalaman September lalu ketika ada lonjakan kasus yang juga sangat tinggi, kemudian pusat dan daerah menyusun strategi pembatasan. Alhamdulillah saat puncaknya terjadi, pada bulan Oktober Minggu kedua lantas bisa kita tekan itu sampai 20 persen,” jelasnya.