Bambang Brojonegoro: Pemerintah Harus Mampu Mengendalikan Laju Inflasi

Berita Baru, Jakarta – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan/ Kepala BRIN Tahun 2019-2021, Prof. Bambang Brojonegoro mengatakan bahwa pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi secara langsung, karena inflasi memiliki dampak yang paling signifikan bagi daya beli dan konsumsi masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. 

Langkah tersebut perlu dilakukan, karena di Negara berkembang, separuh dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dipergunakan untuk membeli makanan, dengan kata lain inflasi bisa memiliki dampak yang sangat akut untuk kesehatan dan standar hidup manusia.

“Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan terjadinya krisis energi dan pangan, sehingga mendorong terjadinya inflasi lebih tinggi dalam waktu singkat,” kata Prof. Bambang Brojonegoro, saat menjadi pembicara dalam diskusi panel bertajuk ‘Global Economy: Reflections and Challenges for Indonesia post G20 Presidency’, yang digelar Universitas Paramadina dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Jerman, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu (2/11).

Menurutnya, di beberapa negara, tekanan harga sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga komoditas global dan gangguan rantai pasokan yang sudah dimulai saat pandemi COVID-19. Bahkan, kenaikan harga makanan dan energi selama setahun terakhir menjadi faktor pendorong utama kenaikan inflasi dalam beberapa waktu terakhir ini.

Prof. Bambang Brojonegoro melihat, inflasi diperkirakan akan mencapai puncaknya pada akhir tahun 2022. Selain itu, inflasi diperkirakan akan melambat dalam tahun 2023, akibat kebijakan moneter yang lebih ketat terutama tingkat suku bunga di beberapa negara. 

Turunan dari kondisi tersebut, lanjutnya, harga komoditas minyak mentah dan makanan di pasar global, berkontribusi untuk menurunkan harga dan inflasi. Di Indonesia sendiri, tingginya harga komoditas mendorong inflasi meningkat menjadi 5,95% pada bulan September 2022 (yoy). 

Menurutnya, peningkatan harga terjadi pada makanan dan transportasi. Untuk menopang daya beli dan konsumsi masyarakat, pemerintah perlu mengalihkan belanja subsidi BBM dan listrik, menjadi bantuan tunai untuk rumah tangga dan pekerja berpenghasilan rendah.

“Tingkat inflasi diperkirakan akan terus melonjak, pada bulan September hingga Desember 2022, disebabkan karena kenaikan harga BBM. Pemerintah merevisi perkiraan inflasi dari 3,6% menjadi 4,6% pada tahun 2022. Inflasi diperkirakan pada 5,5%–6,0% hingga Juni 2023 dan turun menjadi 3,8% pada bulan Desember,” ujarnya.

“Rata-rata Inflasi diperkirakan sebesar 5,1% pada tahun 2023, naik dari proyeksi 3,0% sebelumnya. Konsumsi dan investasi bisa menjadi lebih kuat dari yang diharapkan, mengimbangi ekspor yang mulai melemah. Jika inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan, menyebabkan permintaan masyarakat akan semakin melemah dari yang diharapkan,” tutup Prof. Bambang Brojonegoro.