Inggris Panggil Dubes China untuk Membicarakan Undang-undang Keamanan Nasional

Berita Baru, Internasional – Pada hari Rabu (1/7), Wakil Sekretaris Tetap Departemen Luar Negeri Inggris Sir Simon McDonald memanggil Duta Besar (Dubes) China untuk Inggris Liu Xioming untuk membicarakan undang-undang keamanan nasional yang baru disahkan untuk Hong Kong.

Pemanggilan itu dilakukan hanya berselang beberapa jam setelah undang-undang itu berlaku di Hong Kong dan langsung menangkap puluhan orang di Hong Kong di bawah undang-undang baru itu.

Menurut Sky News, pemanggilan itu menandai kedua kalinya seorang duta besar China dipanggil Departemen Luar Negeri dalam membicarakan status Hong Kong sejak 1984.

Pemanggilan itu diharapkan akan membicarakan terkait klaim Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan Menteri Luar Negeri Dominic Raab bahwa undang-undang keamanan nasional itu melanggar Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris 1984.

“Kami sangat prihatin dengan laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Beijing telah mengesahkan undang-undang keamanan nasional. Ini akan menjadi langkah yang berat,” ujar Raab, Selasa (30/6).

Raab kemudian menegaskan bahwa Inggris akan memberikan pernyataan resmi setelah mereka mendapatkan teks lengkap undang-undang yang sudah disahkan.

Akan tetapi, Liu Xioming menyangkal bahwa Inggris tidak mempunyai kedaulatan, yridiksi atau hak pengawasan apapun atas Hong Kong.

“HongKong adalah bagian dari urusan China dan Hong Kong adalah urusan dalam negeri China. Inggris tidak memiliki kedaulatan, yurisdiksi atau hak “pengawasan” apa pun atas Hong Kong. Sudah berlalu hari-hari ketika Hong Kong berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris.” Cuit Xioming pada Kamis (2/7).

Menurut Sputnik, tanggapan awal Inggris atas diberlakukannya undang-undang tersebut adalah dengan menawarkan status kewarganegaraan Inggris kepada sekitar 3 juta warga negara Inggris (BNO) yang berada di Hong Kong beserta keluarga dekat mereka selama lima tahun.

Akan tetapi penerjemah mantan pemimpin China Deng Xiaoping, Victor Gao menyatakan bahwa Inggris tampaknya tidak akan mengambil langkah itu.

“Mereka [Inggris] tidak melakukannya pada tahun 1997, dan saya tidak berpikir mereka akan melakukannya sekarang,” ujar Gao.

Selain itu, Gao juga meyakini bahwa penduduk Hong Kong akan lebih suka tetap berada di Hong Kong, karena Hong Kong merupakan ‘tempat yang baik untuk melakukan bisnis, [di mana] pajaknya sangat rendah.’

Negara-negara seperti AS, Inggris, dan UE telah mengecam berlakunya undang-undang kemanan nasional itu.

Begitu juga dengan Dewan HAM PBB mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung penegasan kembali kepatuhan China terhadap pedoman ‘Satu Negara, Dua Sistem.’

Sementara itu, alih-alih mengecam atau mengkritik China, pada hari Selasa (1/7), Kuba menyambut baik penerapan undang-undang keamanan nasional China.

Di samping itu semua, Beijing tampaknya tetap tegas dengan pendapatnya bahwa masalah Hong Kong adalah urusan internal Beijing dan tidak akan tunduk pada segala campur tangan asing.