Indonesia Dorong DK PBB Bersiap Hadapi Tantangan Keamanan Global Baru

Berita Baru, Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, pada Pertemuan Tingkat Tinggi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Post-Covid 19 Global Governance mengatakan pandemi Covid-19 berpotensi menciptakan gangguan ekonomi dan sosial yang memicu kembalinya konflik di beberapa negara.

Pertemuan tersebut dipimpin secara langsung oleh Presiden Republik Niger, Issoufou Mahamadou, selaku Presiden DK PBB di bulan September 2020 dan dihadiri oleh seluruh negara anggota DK PBB. Pertemuan juga menghadirkan sejumlah briefers, di antaranya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta Chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat.

Wamenlu Mahendra menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespon tantangan global yang semakin meningkat dalam upaya menjaga perdamaian dunia paska pandemi.

Pertama, pentingnya mendorong DK PBB untuk terus mengawal implementasi komitmen gencatan senjata, termasuk Global Humanitarian Response Plan dan Resolusi DK PBB 2532. Dalam kaitan ini,

Wamenlu menekankan pentingnya penguatan dukungan terhadap misi perdamaian PBB dalam merespon dampak pandemi di lapangan, terutama terkait bantuan kemanusiaan dan pembangunan perdamaian.

Kedua, Wamenlu mengatakan perlunya DK PBB merespon perubahan terhadap situasi keamanan internasional yang baru paska pandemi. DK PBB harus tetap responsif, adaptif dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi tantangan keamanan internasional paska pandemi.

“Pandemi berpotensi mempercepat fragmentasi dan perubahan tatanan dunia. Untuk itu, PBB harus dapat meningkatkan relevansinya. Sistem PBB harus dapat meningkatkan efektifitas, transparansi dan akuntabilitasnya, khususnya dalam upaya penyediaan akses obat-obatan dan vaksin dengan harga yang terjangkau,” tegas Wamenlu.

Wamenlu optimis bahwa situasi krisis ini dapat membuka jalan bagi perdamaian melalui solidaritas, persatuan, dan tanggung jawab global, untuk kepentingan semua.

“Meningkatkan keterlibatan dan kerja sama adalah hal yang kita perlukan, untuk menghadapi masa yang sulit ini,” pungkasnya.

Debat terbuka ini merupakan salah satu Signature Event presidensi Republik Niger pada DK PBB. Pertemuan dihadiri oleh sejumlah Kepala Negara, Menteri, dan Pejabat Tinggi anggota DK PBB.