INDEF: Utang Pemerintah Membebani Pemerintahan Baru

Berita Baru, Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan bahwa pemerintahan baru nanti akan menghadapi beban utang yang cukup tinggi. Hingga Mei 2024, utang pemerintah telah mencapai Rp8.300 triliun, dengan jumlah jatuh tempo antara tahun 2025-2029 sekitar Rp3.749 triliun.

“Sedangkan untuk tahun 2025, utang yang jatuh tempo sekitar 800 triliun. Kalau tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang meningkat, apakah negara ini akan mengalami stroke yang ketiga? Semoga tidak,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, dalam diskusi publik ‘Beban Utang Pemerintahan Mendatang’ di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Esther menekankan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus mencari alternatif sumber pembiayaan. Selain untuk membayar utang jatuh tempo, dana ini juga diperlukan untuk membiayai berbagai program besar mereka. “Saya sebut program yang fantastis, misalnya program makan siang gratis yang anggarannya mencapai 466 triliun rupiah. Jumlahnya sama dengan anggaran untuk pembangunan IKN,” jelasnya.

Pemerintah baru telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program makanan gratis pada tahun 2025, namun anggaran untuk tahun-tahun berikutnya belum jelas. Di sisi lain, pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) juga menjadi beban karena belum ada perkembangan signifikan dari investor.

Esther menyarankan agar pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan program yang memiliki efek pengganda yang luas. “Misalnya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan modal, dan transfer teknologi. Ketiga program ini sekaligus akan menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju,” tambahnya.

Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh lembaga riset big data milik INDEF menunjukkan mayoritas pengguna media sosial ragu akan kemampuan Prabowo-Gibran dalam menangani utang negara. “Angkanya ini cukup mengejutkan, ternyata 72,5% pesimis utang ini mampu diselesaikan atau setidaknya bisa ditangani Prabowo-Gibran dalam 5 tahun mendatang,” ungkap Direktur Pengembangan Big Data Continuum Indef, Eko Listiyanto.

Eko juga menambahkan bahwa kekhawatiran publik mengenai utang tersebut terkonfirmasi di dunia nyata. “Ketika isu Prabowo akan memperlebar defisit 2025 mencuat, banyak investor kabur dari Indonesia. Hal itu menyebabkan nilai tukar rupiah melemah ke level Rp16.400/US$,” ujarnya.

Continuum Indef melaksanakan riset melalui media sosial X selama 15 hari, dari 15 Juni hingga 1 Juli 2024, dan menganalisis 22 ribu perbincangan dari 18 ribu akun yang membahas soal kondisi utang negara. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa ada 218 ribu kata kunci yang masuk dalam kategori perbincangan mengenai utang.

Pada Mei 2024, utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun, naik 0,17% dari bulan sebelumnya. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat menjadi 38,71% dari sebelumnya 38,64%. Prabowo akan menghadapi utang jatuh tempo sebesar Rp800,33 triliun pada 2025, Rp803,19 triliun pada 2026, Rp802,61 triliun pada 2027, Rp719,81 triliun pada 2028, dan Rp622,3 triliun pada 2029.